Mayoritas Publik Ingin Mengawasi Jalannya Pemerintahan

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Pengawasan masyarakat sipil terhadap kinerja pemerintah dinilai semakin lemah. Ini menjadi semacam warning atau peringatan bagi kemajuan demokrasi di Tanah Air.

DEmikian hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Senin (28/3/2022). Survei menanyakan apakah dalam dua tahun terakhir pengawasan masyarakat sipil terhadap kinerja pemerintah semakin kuat, sama saja, atau makin lemah.

Hasilnya, mayoritas responden menjawab semakin lemah (37,3 persen) dan sebagian menilai semakin kuat (31,3 persen). Ada pula yang menjawab sama saja (26,3 persen) dan sisanya menyatakan tidak tahu (5,1 persen).

Menurut responden, melemahnya pengawasan masyarakat sipil pada kinerja pemerintah umumnya karena masyarakat terpengaruh berbagai isu di media sosial (75,3 persen). Faktor lainnya yakni pemerintah dinilai pandai dalam mengelola atau mengendalikan isu (71,9 persen).

Penyebab lain, sejumlah aktivis yang dulu kritis kini bergabung di pemerintahan (63,5 persen). Survei yang sama menanyakan apakah responden bersedia terlibat aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Hasilnya, di Jawa, 57,0 persen responden menyatakan bersedia terlibat aktif, lalu 36,6 persen tidak bersedia, dan 6,4 persen menjawab tidak tahu.

Sedangkan di luar Jawa, yang menyatakan bersedia terlibat aktif sebanyak 60,6 persen, lalu 37,7 persen mengaku tidak bersedia, dan 1,7 persen menjawab tidak tahu.

Langkah yang dinilai paling efektif dilakukan oleh masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah yakni dialog dengan perwakilan pemerintah terkait suatu kebijakan (53,0 persen).

Lalu, kritik melalui media sosial (25,3 persen), demonstrasi (13,7 persen), dan lainnya (2,3 persen). Sisanya, responden menjawab tidak tahu (5,7 persen).

Berdasar survei, kelompok masyarakat sipil yang paling diharapkan dapat mengawal/mengawasi kinerja pemerintah yakni lembaga swadaya masyarakat (41,0 persen).

Baca juga: Survei SMRC: Ganjar Melesat Jauh Ungguli Anies dan Prabowo

Disusul mahasiswa (33,7 persen), organisasi kepemudaan (11,1 persen), seluruh masyarakat tanpa terkecuali (5,3 persen), lainnya (2,8 persen), dan tidak tahu (6,1 persen).

Belum cukup libatkan masyarakat Dalan survei yang sama juga ditemukan bahwa pemerintah dan DPR dinilai belum cukup melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan.

Survei menanyakan apakah menurut responden dalam dua tahun terakhir pemerintah dan DPR telah secara memadai melibatkan masyarakat sebelum mengeluarkan suatu kebijakan.

Hasilnya, 66,1 responden menyatakan belum. Hanya 23,2 persen responden yang menyatakan sudah memadai. Sisanya, sebanyak 10,7 persen responden menjawab tidak tahu.

Survei juga menanyakan hal utama yang harus dilakukan pemerintah dan DPR dalam melibatkan masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan.