Politikus Demokrat: Usulan Presiden Tiga Periode Permalukan Jokowi

Menurutnya, hasil survei pun turut menunjukkan bahwa mayoritas responden justru tidak atau kurang setuju wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Oleh karenanya Ace menegaskan amendemen UUD 1945 ini bukanlah perkara yang mudah.

"Dalam pandangan saya, konstitusi kita yang sudah terkonsolidasi demokrasinya dengan baik, jangan sampai menimbulkan ketidakpastian politik sehingga membuat investasi bisa lari lagi. Lebih baik saat ini, kita fokus saja pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi," katanya.

Senada, Partai Gerindra enggan membahas wacana tersebut lebih lanjut.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan partainya akan tetap taat pada konstitusi di mana pilpres dilakukan setiap lima tahun sekali dan tidak mengatur soal penundaan pilpres. "Konstitusi kita jelas mengatur, nggak ada istilah mundur, pemilu itu lima tahun sekali," kata Habiburokhman.

Sedangkan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga melihat Bahlil seolah dimanfaatkan atau justru memanfaatkan momentum dimana munculnya keinginan pengusaha menunda pemilu.

Menurutnya, suara pengusaha bisa saja digunakan sebagai pembenaran adanya arus bawah yang menginginkan Jokowi sebagai sosok yang mampu memulihkan ekonomi Indonesia di era pandemi Covid-19.

"Untuk itu, Menteri Bahlil Lahadila, seolah-olah menjadi penyambung lidah para pengusaha untuk menyampaikan aspirasinya. Di sini belum jelas apakah Bahlil memanfaatkan atau dimanfaatkan para pengusaha menjadi corong menyampaikan aspirasi politiknya," kata Jamiluddin.

Apabila Bahlil memanfaatkan para pengusaha, berarti inisiatif penambahan masa jabatan presiden datang dari dirinya. Sebaliknya, bisa saja Bahlil dimanfaatkan oleh para pebisnis untuk menyampaikan aspirasinya kepada Jokowi dan legislatif.

Baca juga: Wacana Presiden Tiga Periode Menguat: Khawatir Tak Ada Pengganti Jokowi

Yang menarik, kata dia, Bahlil tetap menyuarakan hal tersebut meski tahu itu tidak dimungkinkan oleh konstitusi Indonesia.

"Berbekal pendapat umum palsu inilah yang dikhawatirkan akan dijadikan pembenaran untuk mengamandemen konstitusi. Cara-cara seperti ini banyak dilakukan di negara demokrasi dimana para oligarki sangat berperan," jelasnya.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menanggapi soal pernyataan Bahlil yang menyebut bahwa para pelaku usaha berharap Pilpres 2024 ditunda.

Menurut Viva, pernyataan Bahlil tidak salah soal harapan para pelaku usaha.

"Mas Bahlil dalam pernyataannya tidak salah karena menjelaskan aspirasi dunia usaha yang menghendaki pemilu dimundurkan," kata Viva kepada wartawan, Selasa (11/1/2022).

Dia menilai adanya keberagaman aspirasi dari seluruh elemen bangsa adalah sebagai ekspresi berdemokrasi, buah dari kebebasan berpikir dan berpendapat.

"Dan secara historis, Indonesia telah mengalami pasang-surut kehidupan demokrasi, termasuk memajukan atau memundurkan jadwal pemilu," kata dia. (Tribunnews)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bahlil Munculkan Wacana Pilpres Ditunda, Demokrat: Jangan Sampai Jokowi Bernasib Seperti Soeharto