Bone Bolango Tertinggi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

TRIBUNGORONTALO.COM, Suwawa - Pemerintah Kabupaten Bone Bolango meraih hasil baik dari pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Gorontalo.

Angka IPKD dari tahun ke tahun terus membaik. Terakhir penilaian tahun 2020 mencapai angka 53,08 yang merupakan angka tertinggi kabupaten kota se-Provinsi Gorontalo.

Demikian disampaikan Asisten II Setda Bone Bolango Jusni Bolilio, Rabu (5/1/2022).

Dijelaskan Jusni, IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

Lanjut Jusni, pengukurannya diatur dalam Permendagri 19 tahun 2020 dengan enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur dalam IPKD. Pertama kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD. Transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran. Kondisi keuangan daerah, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD.

Baca juga: Bupati Bone Bolango Minta Sekda Tegur ASN Absen Apel Perdana

Contoh dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yang mencakup beberapa indikator diantaranya kesesuaian nomenklatur progran RPJMD dan RKPD, kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS.

“Berdasarkan dari instrumen-instrumen itu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ini sangat berkorelasi sekali dengan kebijakan politik anggaran yang ada di Bone Bolango dimana kebijakan anggaran lebih berpihak pada publik itu ditunjukan dengan ratio perbandingan antara belanja publik dan belanja aparatur presentasenya lebih besar ke belanja publik 60:40,” ujar Jusni yang juga mantan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini.

Ditambahkanya, melalui IPKD diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemda dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. "Apalagi, kemendagri akan memberikan penghargaan dalam bentuk insentif daerah kepada pemda yang memiliki Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang terbaik," pungkasnya. (apris)