Wacana Jalan Kaki Jadi Opsi Irit BBM, Sekda Bone Bolango Gorontalo: Perjalanan Dinas Kami Perketat

Ringkasan Berita:

• Pemkab Bone Bolango sudah lebih dulu menerapkan efisiensi, seperti memperketat perjalanan dinas dan menyeleksi belanja operasional agar anggaran bisa dialihkan ke program publik yang berdampak langsung
• Opsi Work From Home (WFH) dan kebiasaan jalan kaki/bersepeda bagi ASN sedang dipertimbangkan sebagai langkah hemat energi, namun pelaksanaannya menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat
• Efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi memastikan program prioritas tetap berjalan optimal

TRIBUNGORONTALO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Gorontalo, mulai menyiapkan langkah efisiensi energi, termasuk opsi penerapan Work From Home (WFH) dan aktivitas jalan kaki bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan ini merupakan respons daerah terhadap dinamika nasional, meski implementasinya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menyatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah daerah telah lebih dulu menerapkan kebijakan efisiensi, terutama dalam pengelolaan anggaran operasional.

"Terkait efisiensi, sebenarnya Bone Bolango sudah memulainya lebih awal. Perjalanan dinas kami perketat, dan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus sangat selektif," ujarnya saat diwawancarai, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar penghematan, melainkan upaya mengalihkan anggaran ke sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Kami mengefisiensikan anggaran operasional pemerintahan untuk direalokasikan ke kegiatan yang menyentuh kepentingan publik," jelasnya.

Fokus pada Efektivitas Program

Menurut Iwan, langkah efisiensi ini telah diterapkan di hampir seluruh OPD. Pengurangan belanja operasional dilakukan secara menyeluruh agar program prioritas tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.

"Saat ini, hampir semua OPD meminimalkan biaya operasional. Fokus kami adalah belanja publik," tegasnya. Dengan pengelolaan yang selektif, Pemkab memastikan setiap program kerja tetap memberikan manfaat nyata dan menjaga efektivitas kinerja pemerintah.

Mengenai rencana penerapan WFH bagi ASN, Iwan menegaskan bahwa Pemkab belum bisa melangkah lebih jauh tanpa payung hukum yang jelas.

"Kami masih menunggu edaran resmi dari Kementerian PAN-RB atau BKN. Begitu aturan tersebut terbit, tentu akan segera kami tindak lanjuti," katanya.

Ia menekankan bahwa kebijakan WFH tidak hanya soal efisiensi energi, tetapi juga harus menjamin kualitas pelayanan publik tetap maksimal. "Ini bukan sekadar bekerja dari rumah; harus ada pengaturan jelas agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," tambahnya.

Selain opsi WFH, Pemkab Bone Bolango juga mendorong perubahan pola aktivitas ASN, seperti membiasakan jalan kaki atau bersepeda untuk mobilitas tertentu. Langkah ini diharapkan mampu membangun budaya hemat energi sekaligus mendukung gaya hidup sehat di lingkungan birokrasi.

"Ke depan, kami akan mendorong kebiasaan berjalan kaki dan bersepeda dalam aktivitas tertentu," ungkap Iwan.

Baca juga: Pelajar Gorontalo Terseret 2 Meter usai Ditabrak Mobil, Ini Identitasnya

Regulasi Menyesuaikan Dinamika Nasional

Respons daerah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang tengah mengkaji strategi penghematan energi nasional. Hal ini dipicu oleh tekanan global dan kenaikan harga energi akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah.