WFH ASN Masih Wacana, DPRD Bone Bolango Gorontalo Pilih Tunggu Regulasi Resmi

Ringkasan Berita:

• Kebijakan WFH ASN dianggap agenda nasional, sehingga pelaksanaannya menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.
• Selain WFH, DPRD menyoroti penggunaan sepeda sebagai moda transportasi ASN demi penghematan anggaran sekaligus menjaga kesehatan. 
• Pemkab Bone Bolango lebih dulu melakukan efisiensi melalui pembatasan perjalanan dinas dan belanja operasional OPD.

TRIBUNGORONTALO.COM – Wacana kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi perhatian DPRD Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. 

Hingga kini, lembaga legislatif daerah tersebut memilih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil sikap lebih lanjut.

Ketua DPRD Bone Bolango, Faisal Yunus, menegaskan bahwa kebijakan WFH merupakan agenda nasional yang tidak dapat diputuskan secara parsial di tingkat daerah.

“WFH ini merupakan agenda nasional. Jadi, kami menunggu kebijakan resminya dari pusat seperti apa,” ujar Faisal saat diwawancarai, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, jika kebijakan tersebut telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat untuk diberlakukan di daerah, maka DPRD maupun pemerintah daerah wajib melaksanakannya.

“Jika sudah ada perintah dari Presiden hingga ke daerah, mau tidak mau, siap tidak siap, harus kita jalankan,” tegasnya.

Selain WFH, Faisal juga menyoroti wacana penggunaan sepeda sebagai moda transportasi ASN guna mendukung efisiensi dan gaya hidup sehat. Ia menilai kebijakan tersebut memiliki dua sisi positif, yakni penghematan anggaran sekaligus menjaga kebugaran.

“Pertama tentu soal efisiensi, yang kedua menyehatkan. Bersepeda itu salah satu bentuk olahraga,” katanya.

Faisal bahkan mengaitkan hal tersebut dengan pengalaman pribadinya. Ia mengaku siap menyesuaikan diri jika kebijakan itu diterapkan, termasuk menggunakan sepeda untuk aktivitas harian.

“Bagi saya pribadi, jika berangkat dari rumah di Talumolo, tentu itu berdampak baik bagi kesehatan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus memiliki dasar regulasi yang jelas agar implementasinya di daerah tidak menimbulkan kebingungan.

“Intinya, kami di daerah menunggu kejelasan. Jika sudah ada aturan, kami pasti patuh,” tambahnya.

Faisal menilai kebijakan WFH maupun penggunaan sepeda bagi ASN tidak boleh hanya dilihat dari sisi efisiensi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan karakteristik daerah. Menurutnya, tidak semua wilayah memiliki kondisi yang mendukung penerapan kebijakan tersebut secara optimal.

“Kondisi daerah harus diperhatikan. Jangan sampai kebijakan ini dinilai bagus di pusat, namun menemui kendala saat implementasi di daerah,” jelasnya.