WFA Sudah Jalan, Gorontalo Tunggu Keputusan WFH dari Pusat

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai merasakan dampak efisiensi dari penerapan WFA, terutama pada penggunaan listrik di OPD. 
• Namun, kebijakan penghematan BBM masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait WFH. 
• Daerah kini mengkaji berbagai opsi agar dapat menyesuaikan kebijakan nasional tanpa mengganggu sistem yang sudah berjalan.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai merasakan dampak penerapan sistem kerja fleksibel work from anywhere (WFA), terutama dari sisi efisiensi operasional di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). 

Namun, di tengah capaian tersebut, arah kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait rencana penerapan work from home (WFH).

Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo, Zukri Surotinojo, menyebut hingga kini belum ada petunjuk teknis resmi mengenai kebijakan WFH yang akan diberlakukan secara nasional.

“Kebijakan pusat itu (WFH) kita masih menunggu resminya, apakah berlaku secara nasional atau seperti apa,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).

Baca juga: Heboh Dugaan Penyelewengan Zakat, Ini Klarifikasi Lurah Molosipat U Gorontalo

Menurutnya, jika kebijakan tersebut diberlakukan secara luas, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan sistem kerja yang telah lebih dulu berjalan di Gorontalo.

Saat ini, ada dua skema yang tengah dipertimbangkan, yakni menyelaraskan kebijakan pusat dengan WFA yang sudah diterapkan atau menggabungkan WFH dan WFA dalam beberapa hari kerja.

Di tengah proses menunggu tersebut, pemerintah daerah masih melakukan kajian internal untuk menentukan langkah yang paling sesuai tanpa mengganggu sistem yang sudah berjalan.

Zukri menegaskan bahwa Gorontalo sebenarnya telah lebih dulu menerapkan konsep fleksibilitas kerja melalui WFA.

Berbeda dengan pendekatan pusat yang menitikberatkan pada penghematan BBM, kebijakan di daerah sejak awal diarahkan untuk efisiensi anggaran.

Meski belum dilakukan perhitungan menyeluruh, indikasi penghematan mulai terlihat. Salah satu yang paling terasa adalah penurunan penggunaan listrik di sejumlah OPD.

“Memang secara rinci kita belum sempat menghitung, menilai bagaimana penghematannya,” katanya.

Namun demikian, ia menyebut adanya sisa anggaran pembayaran listrik di beberapa OPD sebagai tanda awal efisiensi.

“Indikasinya penghematannya ada. Contoh misalnya ada anggaran pembayaran listrik yang tersisa di beberapa OPD,” jelasnya.

Fenomena tersebut bahkan disebut terjadi hampir di seluruh OPD, yang menunjukkan dampak nyata dari penerapan WFA.

Meski begitu, evaluasi menyeluruh masih diperlukan, termasuk pada penggunaan air dan BBM yang belum dihitung secara detail.

Ke depan, arah kebijakan daerah akan sangat bergantung pada keputusan pemerintah pusat, khususnya terkait strategi penghematan BBM.

“Kalau misalnya kebijakan nasional sudah ada terkait dengan BBM, sebagai contoh penggunaan kendaraan saat perjalanan dinas itu seperti apa masih kita kaji,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah memastikan rencana penerapan WFH bagi ASN setelah libur Lebaran 2026.

Kebijakan ini dipicu oleh krisis energi global yang berdampak pada kenaikan harga minyak dan gangguan pasokan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut aturan teknis masih disusun, namun pelaksanaan WFH akan segera diberlakukan.

“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan,” ujarnya.

Di sisi lain, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan bahwa konsep serupa sebenarnya telah lebih dulu diterapkan di daerah melalui kebijakan WFA.

“Sebelum keluar kebijakan WFA nanti secara nasional, kita sudah WFA di sini,” ujarnya.

Menurutnya, penerapan WFA di Gorontalo telah memberikan gambaran awal terkait efisiensi belanja pemerintah, meskipun belum secara khusus menyasar pengurangan konsumsi BBM.

Situasi ini membuat pemerintah daerah harus berhitung ulang untuk menyesuaikan kebijakan pusat tanpa mengganggu sistem yang telah berjalan.

“Kami masih sementara pikir bagaimana mengefisienkan BBM,” kata Gusnar.

Salah satu opsi yang mulai dipertimbangkan adalah penggunaan transportasi bersama bagi pejabat guna menekan pemakaian kendaraan dinas, meski masih dalam tahap wacana.

Sementara itu, kebijakan WFA di Gorontalo sendiri telah mengalami penyesuaian waktu pelaksanaan.

Jika sebelumnya diterapkan setiap Jumat, kini dialihkan ke hari Rabu untuk menghindari kesan sebagai perpanjangan akhir pekan.(*)