Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Gusnar-Idah: Pemprov Gorontalo Serahkan Bantuan Komunitas Bentor

Ringkasan Berita:

• Gubernur menegaskan kesejahteraan pengemudi bentor sebagai indikator penting ekonomi kerakyatan, dengan program nyata seperti pembagian sembako dan fasilitas SIM gratis bagi 150 pengemudi
• Pemerintah berencana membangun pusat koordinasi “Markas Bentor” sebagai simbol pengakuan profesi pengemudi bentor sekaligus sarana peningkatan ekonomi komunitas
• Meski anggaran daerah menurun, Gubernur tetap memprioritaskan program rakyat 

(Penulis: Yunima Hasan, Mahasiswa Jurusan Bahasa UNG)

TRIBUNGORONTALO.COM – Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadikan momentum refleksi satu tahun kepemimpinan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah sebagai ajang memperkuat kedekatan dengan rakyat kecil, khususnya para pengemudi bentor.

Kegiatan seleksi dan evaluasi capaian kinerja satu tahun tersebut digelar dengan khidmat di Hulontalo Ballroom, Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada Selasa (24/2/2026).

Acara yang dimulai pukul 16.00 Wita ini tidak hanya menjadi seremoni birokrasi, tetapi juga ruang dialog terbuka bagi berbagai elemen masyarakat di Bumi Serambi Madinah.

Salah satu momen paling berkesan dalam refleksi ini adalah kehadiran perwakilan dari Asosiasi Persatuan Ikatan Pemuda Bentor Provinsi Gorontalo.

Gubernur Gusnar Ismail menegaskan bahwa kesejahteraan pengemudi bentor merupakan indikator penting dalam denyut ekonomi kerakyatan di Provinsi Gorontalo.

Dalam kesempatan tersebut, apresiasi mendalam datang dari Yasin Abdullah, Ketua Asosiasi Persatuan Ikatan Pemuda Bentor yang hadir langsung di lokasi.

Pria berusia 43 tahun itu mengungkapkan rasa syukurnya karena selama setahun terakhir, pemerintah provinsi terus melibatkan komunitas bentor dalam berbagai kebijakan strategis.

"Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur karena selama ini telah mengikutsertakan kami dalam kegiatan seperti ini," ujar Yasin dengan nada haru.

Yasin menilai, perhatian Gusnar Ismail selama setahun menjabat telah memberikan rasa bangga tersendiri bagi para pejuang jalanan tersebut.

Prestasi-prestasi yang diraih pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir dianggap sebagai prestasi milik rakyat Gorontalo secara keseluruhan, termasuk para pengemudi bentor.

Salah satu terobosan yang paling dinanti oleh komunitas ini adalah rencana Gubernur untuk membangun "Markas Bentor" sebagai pusat koordinasi mereka.

Rencana pembangunan markas ini dinilai bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan simbol pengakuan pemerintah terhadap profesi pengemudi bentor.

"Dengan adanya rencana Pak Gubernur membangun markas, itu menjadi keuntungan besar bagi kami untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi komunitas," tambah Yasin.

Selain rencana pembangunan infrastruktur, perhatian nyata telah dirasakan melalui pembagian paket sembako secara rutin untuk membantu dapur para pengemudi.

Pemerintah Provinsi juga telah merealisasikan program pengadaan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara gratis bagi ratusan pengemudi bentor yang membutuhkan.

Tercatat sekitar 150 pengemudi bentor telah mendapatkan fasilitas SIM gratis ini untuk menjamin legalitas dan keamanan mereka saat bekerja di jalanan.

Yasin berharap agar kebijakan yang menyentuh langsung rakyat bawah ini tidak berhenti di tahun pertama saja, melainkan terus berlanjut secara konsisten.

"Harapan kami hal seperti ini tidak hanya sampai di sini, tapi juga berkelanjutan terus untuk masa depan teman-teman pengemudi," jelasnya lagi.

Baca juga: Pengakuan Saksi di Sidang LPTQ Pohuwato Gorontalo, Daiman: Urusan Keuangan Bukan tanggung Jawab Saya

Pidato Refleksi Gubernur

Di sisi lain, dalam pidato refleksinya, Gubernur Gusnar Ismail memaparkan kondisi fiskal daerah yang penuh tantangan namun tetap terkendali.

Gubernur menjelaskan tren kapasitas fiskal dalam tiga tahun terakhir, di mana pada tahun 2024 anggaran berada pada angka Rp1,924 triliun.

Pada tahun 2025, angka tersebut terkoreksi menjadi Rp1,683 triliun, dan pada tahun 2026 ini berada di angka Rp1,537 triliun.

Meski terjadi penurunan anggaran, Gubernur menegaskan bahwa prioritas pembangunan untuk rakyat tidak boleh dikurangi sedikit pun.

Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap berkomitmen menjalankan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas SDM sejak dini.

Selain itu, penguatan Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat terus digenjot guna memberikan akses ekonomi dan pendidikan bagi warga kurang mampu.

Sektor ketahanan pangan juga menjadi pilar utama, mengingat Gorontalo memiliki potensi besar dalam sumber daya alam yang harus dikelola secara mandiri.

Dalam program daerah, Gubernur memfokuskan pada sektor Agro Maritim, khususnya perikanan, melalui inovasi "Taksi Nelayan" untuk mempermudah distribusi hasil laut.

Sebanyak 5 unit kapal motor juga diserahkan kepada Badan Usaha untuk memperkuat armada penangkapan ikan para nelayan lokal.

Pembangunan infrastruktur dasar pun tak luput dari perhatian, seperti pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kabupaten Pohuwato.

Salah satu program unggulan yang menyentuh sektor peternakan adalah hilirisasi ayam, di mana 70 persen dari total pendapatan diprioritaskan kembali untuk rakyat.

Dalam isu strategis, Gubernur Gusnar Ismail menyoroti upaya penurunan angka kemiskinan yang menjadi tantangan besar di masa kepemimpinannya.

Pemerintah mengidentifikasi bahwa komoditas seperti bawang merah dan cabai sering menjadi pemicu inflasi yang memberatkan daya beli masyarakat bawah.

Terkait kesehatan, penurunan angka stunting dilakukan secara masif melalui pemberian makanan tambahan dan promosi makanan bergizi B2SA.

Upaya ini dibarengi dengan perbaikan sanitasi serta akses layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau oleh warga di pelosok desa.

Gubernur juga menyinggung progres pembangunan Gorontalo Islamic Center sebagai simbol mental spiritual masyarakat Gorontalo yang religius.

Proyek monumental yang telah melakukan ground breaking pada 12 Desember 2026 ini diharapkan menjadi ikon baru Provinsi Gorontalo sebagai Serambi Madinah.

Menutup refleksinya, Gubernur Gusnar Ismail menargetkan angka kemiskinan turun hingga 11,35 % pada akhir RPJMD tahun 2029 mendatang.

Ia juga berkomitmen menaikkan kelas UMKM hingga 2,5 persen dengan mendorong pelaku usaha untuk berani mengakses pembiayaan melalui perbankan maupun pegadaian. (*)