Resmi Pimpin DPMPTSP Provinsi Gorontalo, Ini Sosok Sri Wahyuni Dg Matona

Ringkasan Berita:

• Sri Wahyuni Daeng Matona resmi dilantik oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, sebagai Kepala DPMPTSP Provinsi Gorontalo
• sebelumnya ia menjabat Kadis Kominfotik dan Kepala Biro Organisasi
• Gubernur Gusnar menekankan kinerja, inovasi, dan evaluasi berkala agar tim birokrasi solid dan kompetitif.

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, resmi melantik Sri Wahyuni Dg Matona sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo. 

Pelantikan ini menjadi tonggak baru perjalanan karier birokrat perempuan yang dikenal berpengalaman dan berintegritas.

Pelantikan berlangsung di Kantor Gubernur Gorontalo, Senin (12/1/2026), bersamaan dengan pengukuhan 24 pejabat tinggi pratama lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Sri Wahyuni sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo. Kini, ia dipercaya memimpin sektor strategis yang berhubungan langsung dengan investasi dan pelayanan publik.

Ia tercatat sebagai satu dari empat Srikandi Eselon II yang memegang peran penting dalam roda pemerintahan daerah. Kehadirannya menambah warna kepemimpinan perempuan di jajaran Pemprov Gorontalo.

Sebelum dipercaya memimpin DPMPTSP, Sri Wahyuni dikenal luas sebagai birokrat berpengalaman dengan rekam jejak yang konsisten dalam mendukung reformasi birokrasi.

Ia pernah dilantik sebagai Kadis Kominfotik oleh Penjabat Gubernur Gorontalo, menggantikan Rifli Katili yang saat itu menjabat Kepala BKD dan kini menjadi Sekwan Provinsi Gorontalo.

Sebelum itu, Sri Wahyuni juga menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo. Posisi ini menuntut ketelitian dalam tata kelola pemerintahan.

Di jabatan tersebut, ia berperan penting dalam mendorong reformasi birokrasi dan memastikan struktur organisasi berjalan sesuai prinsip efisiensi.

Kini, tantangan yang diemban semakin besar. Sebagai Kadis DPMPTSP, ia diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Selain itu, ia dituntut memperkuat pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kemudahan berusaha.

Sri Wahyuni lahir di Gorontalo pada 9 April 1977. Sejak muda, ia telah menapaki dunia birokrasi dengan dedikasi tinggi.

Ia dikenal memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan perubahan positif bagi daerah yang ia cintai.

Saat ini, ia berdomisili di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Sosoknya dikenal dekat dengan lingkungan sekitar.

Sri Wahyuni juga dikenal memiliki etos kerja tinggi, disiplin, dan konsisten dalam menjalankan tugas.

Dari sisi akademik, ia mengantongi gelar Sarjana Sains Terapan Pemerintahan (S.STP).

Ia kemudian melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar Magister Sains (M.Si), memperkuat kapasitasnya sebagai birokrat profesional.

Pelantikan Sri Wahyuni diharapkan menjadi energi baru bagi Provinsi Gorontalo dalam mempercepat realisasi investasi.

Selain itu, kualitas pelayanan perizinan diharapkan meningkat dengan kepemimpinan yang lebih visioner.

Baca juga: Kanwil Kemenkum Gorontalo Pastikan Akses Hukum Merata, 729 Desa dan Kelurahan Punya Pos Bantuan

Pesan Gubernur Gusnar Ismail

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menegaskan bahwa Pemprov mulai tancap gas melakukan penataan birokrasi pasca pelantikan kepala daerah.

Langkah awal yang dilakukan bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah adalah memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai janji kampanye.

Menurut Gusnar, penyesuaian struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi langkah strategis yang harus dilakukan.

Ia menekankan bahwa kebijakan penyesuaian OPD tidak diambil tergesa-gesa, melainkan melalui kajian mendalam.

Gusnar juga mengungkapkan adanya perubahan signifikan dalam pola pengisian jabatan struktural melalui sistem Manajemen Talenta.

Jika sebelumnya pengisian jabatan cenderung administratif, kini prosesnya lebih selektif dan berbasis kompetensi.

Melalui sistem tersebut, Gusnar berharap terbentuk tim birokrasi yang solid dan kompetitif.

Ia menegaskan bahwa pelantikan bukan akhir proses. Kinerja pejabat akan dipantau setiap enam bulan.

Dalam arahannya, Gusnar meminta pejabat tidak bekerja kaku, melainkan mendorong inovasi dan kreativitas.

Setiap penugasan akan menjadi bukti sekaligus dasar penilaian kinerja aparatur.

“Mudah-mudahan ini menjadi tim yang kompak, solid, dan mampu berkompetisi dengan daerah lain,” ujar Gusnar.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo melantik 25 pejabat pimpinan tinggi pratama dalam prosesi di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernur Gorontalo.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemprov Gorontalo.

Prosesi pelantikan turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menandai pentingnya momentum tersebut.

(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)