Idah Syahidah Ungkap Alasan Golkar Gorontalo Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Ia menekankan bahwa demokrasi tetap berjalan meski mekanisme pemilihan kepala daerah berbeda.

Menurutnya, yang terpenting adalah tujuan akhir: menghadirkan pemimpin daerah yang mampu bekerja untuk rakyat.
Idah menambahkan, Golkar tidak berdiri sendiri dalam mendukung wacana ini.

Sejumlah partai politik lain juga berada pada posisi yang sama.

“Pelaksanaan pemilihan kepala daerah lewat DPRD ini sudah didukung oleh beberapa partai; Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan Demokrat,” jelasnya.

Dukungan lintas partai ini menunjukkan adanya kesepahaman politik di tingkat daerah.

Idah menilai, semakin banyak partai yang mendukung, semakin kuat legitimasi wacana tersebut. Ia berharap dukungan ini bisa mempercepat proses pembahasan di tingkat nasional.

Posisi PDIP

Di sisi lain, PDI Perjuangan secara tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD.
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menegaskan bahwa partainya tetap berdiri pada prinsip Pilkada langsung oleh rakyat.

“Mekanisme pemilihan langsung bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan hasil panjang perjuangan reformasi,” tegas La Ode.

Menurutnya, Pilkada langsung memberi ruang kepada rakyat untuk menentukan pemimpin daerah secara mandiri.
La Ode menilai, mengakhiri Pilkada langsung dengan alasan efisiensi biaya merupakan langkah keliru.

Baginya, demokrasi tidak bisa diukur semata-mata dari mahal atau murahnya biaya penyelenggaraan.

“Kalau alasannya hanya mahal, pertanyaannya apakah tidak ada instrumen khusus untuk menekan biaya itu?” katanya.

Ia menekankan bahwa praktik politik uang bisa ditekan jika aturan Pilkada dijalankan secara konsisten. Masalah utama, menurutnya, muncul ketika pelanggaran dibiarkan berulang dan dianggap lumrah.

“Money politics jangan dinormalisasi. Ini soal memurnikan demokrasi,” ujarnya.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode menekankan pentingnya mendengarkan suara masyarakat.
Ia bahkan mengusulkan agar aspirasi publik diuji secara terbuka.

“Coba tanyakan ke masyarakat, apakah mereka benar-benar ikhlas hak memilih itu diserahkan ke DPRD,” ucapnya.
Meski mengakui keputusan politik sering ditentukan oleh mayoritas, La Ode mengingatkan agar kebijakan tetap berpijak pada kepentingan rakyat. “Ini harus dijawab, apakah benar demi rakyat atau justru demi kepentingan elit,” pungkasnya.

Ringkasan Berita:

• Dari dinamika ini, terlihat adanya dua kutub besar: pihak yang mendukung Pilkada melalui DPRD
• Golkar melalui Idah Syahidah menekankan alasan kepatuhan struktural dan efisiensi anggaran
• Sementara PDI Perjuangan melalui La Ode Haimudin menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat

 (TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)