PDIP Gorontalo Tegas Menolak Ide Kepala Daerah Dipilih DPRD, Tegaskan Pilihan Tetap di Tangan Rakyat

Hal itu disampaikannya dalam wawancara program Sapa Indonesia Pagi di KompasTV, Senin (5/1/2026).

“Soal biaya itu urusan lain. Menurut kami di PDI Perjuangan, yang diperbaiki adalah sistem pemilihannya,” ujar Hugo.

Ia menjelaskan bahwa banyak aspek dalam Pilkada yang bisa diefisienkan, salah satunya dengan menekan praktik mahar politik di internal partai.

Hugo menyebut, biaya tinggi sering kali bermula dari kewajiban setoran calon kepada partai politik.

“Banyak biaya itu dimulai dari mahar politik di partai. Harga per kursi kadang tidak masuk akal,” ungkapnya.

Selain itu, Hugo menilai biaya Pilkada dapat ditekan jika pelaksanaannya disatukan dengan Pemilu legislatif.

Menurutnya, Pilkada yang digelar terpisah membutuhkan anggaran tersendiri yang besar.

“Kalau Pilkada digelar bersamaan dengan Pileg, tentu biayanya bisa ditekan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya sanksi tegas bagi partai politik yang terbukti menarik mahar dari calon. Menurut Hugo, hukuman berat perlu diterapkan agar praktik tersebut tidak terus berulang.

“Kalau partai menarik mahar, langsung diberi sanksi tegas, bahkan bisa diskors,” tegasnya.

Hugo menegaskan, efisiensi anggaran bisa dicapai dengan pembenahan sistem dan penegakan aturan.

Namun, mengambil kembali hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung dinilainya sebagai harga yang terlalu mahal bagi demokrasi.

“Mengambil hak rakyat itu jauh lebih mahal dari biaya politik,” pungkasnya. (*)

(*)