PDIP Gorontalo Tegas Menolak Ide Kepala Daerah Dipilih DPRD, Tegaskan Pilihan Tetap di Tangan Rakyat

Ia bahkan mengusulkan agar aspirasi publik diuji secara terbuka.

“Coba saja tanyakan ke masyarakat, apakah mereka benar-benar sudah ikhlas hak memilih itu diserahkan ke DPRD,” ucapnya.

Meski mengakui bahwa keputusan politik sering kali ditentukan oleh kekuatan mayoritas, La Ode mengingatkan agar setiap kebijakan tetap berpijak pada kepentingan rakyat, bukan hanya elite politik.

“Ini harus dijawab, apakah benar demi rakyat atau justru demi kepentingan elit,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dalam setiap sikap politiknya, PDI Perjuangan berkomitmen menjaga dan memperjuangkan suara rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.

Sementara itu, TribunGorontalo.com masih terus menghimpun tanggapan dari elite partai politik di tingkat Provinsi Gorontalo, khususnya partai-partai yang menyatakan dukungan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD.

Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mengemuka setelah disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024).

Prabowo menilai sistem Pemilu di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu dibenahi.

Ia mengusulkan agar gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD, serupa dengan praktik di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang dinilai lebih efisien.

“Menurut saya sistem kita perlu diperbaiki. Kita tidak boleh malu mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal,” kata Prabowo saat itu.

Usulan tersebut mendapat respons beragam dari partai politik.

Sejumlah partai seperti Gerindra, Golkar, PKB, Partai Ummat, dan NasDem menyatakan dukungan, sementara PAN menyebut wacana itu layak untuk dipertimbangkan.

Namun, politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira mengkritik keras alasan efisiensi biaya yang dijadikan dasar pengusulan tersebut.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu menilai bahwa yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan Pilkada, bukan mekanisme pemilihan langsungnya.

Menurut Hugo, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hak demokrasi rakyat untuk menggunakan suara akan tereduksi.