PAD Tembus Rp442 Miliar, Jadi Penopang Utama Pendapatan Pemprov Gorontalo di Akhir 2025

Ringkasan Berita:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo tahun 2025 melampaui target, dari Rp412 miliar menjadi Rp442 miliar, dan menjadi penopang utama realisasi pendapatan daerah yang telah mencapai 99,27 persen.
• Tingginya capaian PAD dipengaruhi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, meski sejumlah sektor retribusi OPD masih belum optimal.
• Dengan sisa waktu menuju tutup anggaran, Pemprov Gorontalo optimistis pendapatan dan belanja daerah dapat ditutup dengan kinerja fiskal yang solid.

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penopang utama kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo menjelang penutupan tahun anggaran 2025.

Dari target PAD sebesar Rp412 miliar, realisasi justru melampaui target dan menembus angka Rp442 miliar.

Capaian PAD yang melampaui target tersebut berkontribusi besar terhadap realisasi total pendapatan daerah yang hingga Jumat, 19 Desember 2025, telah mencapai 99,27 persen dari target APBD tahun berjalan.

Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, mengungkapkan bahwa dari target pendapatan daerah sebesar Rp1,683 triliun, realisasi yang berhasil dikumpulkan telah mencapai Rp1,671 triliun.

Baca juga: Horoskop Zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces Besok Rabu 24 Desember 2025: Cinta, Karier, Kesehatan

“Jadi dari Rp1,683 triliun, sudah mencapai Rp1,671 triliun,” ujar Sukril, Senin (23/12/2025).

Menurutnya, tingginya realisasi PAD menjadi faktor kunci yang mendorong hampir sempurnanya capaian pendapatan daerah.

Salah satu kebijakan yang berpengaruh signifikan adalah pemutihan pajak kendaraan bermotor yang beberapa kali dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

“PAD kita melampaui target. Ini tidak lepas dari kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak,” jelas Sukril.

Meski PAD secara agregat melampaui target, Sukril mengakui masih terdapat sejumlah komponen yang belum sepenuhnya tercapai, khususnya dari sektor retribusi di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

“Di dinas PUPR, retribusi laboratorium belum maksimal. Kemudian di dinas pertanian, retribusi penjualan produksi itu masih di kisaran 61 sampai 70 persen,” ungkapnya.

Namun, kekurangan tersebut tertutupi oleh kinerja retribusi dari OPD lain yang justru melesat jauh di atas target.

Salah satu penyumbang terbesar berasal dari RSUD Hasri Ainun Habibie.

“RSUD Hasri Ainun Habibie sudah mencapai sekitar 150 persen dari target. Dari target Rp33 miliar, realisasinya sudah berada di posisi Rp50 miliar,” beber Sukril.

Selain PAD, penerimaan daerah juga ditopang oleh dana transfer dari pemerintah pusat.