Dinas PPPA Provinsi Gorontalo Bahas Fenomena LGBT di Sekolah Bersama Para Kepsek

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Puluhan kepala sekolah dan guru bimbingan konseling (BK) dari berbagai daerah di Gorontalo mengikuti workshop bertajuk “Tantangan kebijakan dan intervensi sekolah dalam pengawasan dan pendampingan siswa LGBT di era modern", Selasa (30/9/2025).

Workshop ini digelar atas kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Gorontalo.

Kepala Dinas PPA Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, menegaskan bahwa fenomena LGBT di Gorontalo dibahas secara menyeluruh dalam kegiatan tersebut..

“Kami membahas tuntas, membahas habis terkait dengan fenomena LGBT yang ada di Provinsi Gorontalo,” ujarnya.

Menurut Yana, isu LGBT membutuhkan sinergi lintas sektor. 

Tugas Dinas PPA untuk melindungi dan memberdayakan anak, kata dia, harus disinkronkan dengan Dinas Pendidikan.

Sebagai contoh misalnya seorang anak terkena kasus LGBT maka bagaimana sikap sekolah, lebih jauh lagi bagaimana cara mengawasi, mencegah dan mengobati fenomena LGBT. 

Ia menekankan bahwa peran orang tua juga tidak bisa dilepaskan. 

Lingkungan keluarga dinilai sangat menentukan arah tumbuh kembang anak.

“Bagaimana orang tua menciptakan lingkungan yang aman nyaman sehingga anak tidak berperilaku menyimpang, itu akar dari permasalahan,” tambah Yana.

Meski demikian, hingga kini pihaknya belum memiliki data pasti jumlah warga Gorontalo yang terindikasi LGBT.

“Saat ini ia belum bisa menyebut berapa jumlah orang di Gorontalo yang terindikasi LGBT karena belum ada survei,” katanya.

Kesulitan utama, lanjutnya, karena fenomena LGBT sering tersamarkan dalam perilaku sehari-hari. 

Ia mengacu pada survei dunia tahun 2023 yang menunjukkan bahwa 5–8 persen laki-laki di komunitas global diduga LGBT.

“Prediksi saja bahwa tahun 2023 dunia ini 5-8 persen diantara 100 komunitas laki-laki," bebernya 

Artinya ada 5-8 orang yang diduga terkena penyakit LGBT dari 100 laki-laki. 

Dinas PPA juga telah melakukan langkah bersama Dinas Kesehatan dengan menggelar tes kesehatan mental. 

Hasilnya, sekitar 10 persen anak memerlukan pendampingan psikolog.

“Dilakukan tes kesehatan mental dan ditemukan ada 10 persen anak-anak harus didampingi sikolog agar perilaku menyimpang bisa diluruskan,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Dinas PPA memastikan akan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk mengawal kesehatan mental anak. 

Workshop ini pun menghasilkan rekomendasi penting.

“Kami memasang target tinggi, akan keluar Pergub terkait dengan permasalahan anak yang bermasalah ini,” tegas Yana.

Rencananya, rekomendasi tersebut akan segera dibawa ke Gubernur Gorontalo melalui audiensi resmi. (*/Jian)