KPU Gorontalo Belum Terima Surat DPRD Terkait PAW Wahyudin Moridu

TRIBUNGORONTALO.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo saat ini masih menunggu surat resmi terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) Wahyudin Moridu di DPRD Provinsi Gorontalo.

Ketua KPU Gorontalo, Sophian Rahmola, menjelaskan bahwa mekanisme pemberhentian anggota legislatif harus sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Meskipun Wahyudin sudah diproses oleh partainya, KPU hanya bisa menindaklanjuti jika ada keputusan resmi dari DPRD.

"Setiap anggota DPRD yang diproses oleh partai, maka KPU menunggu tindak lanjut dari DPRD. Sepanjang belum ada surat dari DPRD, KPU belum bisa memproses yang bersangkutan," ujar Sophian kepada TribunGorontalo.com, Senin (22/9/2025).

Ia menambahkan, syarat mutlak seorang anggota DPRD adalah memiliki kartu tanda anggota partai politik. Jika status keanggotaan partai dicabut, secara hukum syarat tersebut tidak lagi terpenuhi. Namun, dokumen resmi tetap harus melalui DPRD.

"Kalau dia dipecat sebagai anggota partai, maka syarat itu tidak terpenuhi lagi. Tapi mekanismenya lewat DPRD, bukan langsung ke KPU," jelas Sophian.

Sophian juga menegaskan bahwa KPU tidak memiliki kewenangan untuk memvalidasi surat pemecatan dari partai.

"Kewenangan KPU hanya menindaklanjuti surat dari DPRD, bukan dari partai," tegasnya.

Nama Wahyudin Moridu mencuat setelah video dirinya bersama seorang wanita viral di media sosial. Dalam rekaman itu, ia menyebutkan perjalanan dinasnya ke Makassar menggunakan uang negara.

"Hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok ajah uang negara ini kan. Kita habiskan ajah, biar negara ini makin miskin," katanya sambil tertawa.

Wahyudin juga menyebut wanita di sampingnya sebagai "hugel" atau kekasih gelap yang ia bawa dalam perjalanan dinas. Ucapan ini menuai kecaman luas, terutama karena disampaikan oleh pejabat publik.

Merespons hal ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan memastikan proses pemecatan Wahyudin sedang berjalan.

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, menilai tindakan Wahyudin sebagai pelanggaran berat.

"Menurut saya, itu sudah masuk pelanggaran berat. Lagi diproses pemecatan pada yang bersangkutan, sesuai dengan surat laporan dan rekomendasi dari DPD PDI Perjuangan Gorontalo disertai dengan bukti-bukti yang cukup," ujar Djarot.

Ia menambahkan, pelanggaran berat harus diberi sanksi tegas, apalagi kasus ini telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Baca juga: Wahyudin Moridu Masuk Sejarah PDIP Gorontalo, Kader Pertama yang Dipecat dan Di-PAW

Proses PAW Segera Dilakukan

Sekretaris DPD PDIP Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan surat resmi kepada lembaga DPRD dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memproses Pengganti Antar Waktu (PAW).

"Yang jelas setelah ini akan ada penyampaian surat dari partai kepada lembaga DPR, kepada KPU untuk proses PAW sesuai ketentuan standarnya," tambahnya.

Proses PAW ini akan diupayakan secepatnya agar tidak terjadi kekosongan kursi di DPRD, sehingga tugas dan fungsi wakil rakyat dapat terus berjalan sebagaimana mestinya. 

Dalam kesempatan yang sama, La Ode menegaskan bahwa PDIP terbuka terhadap kritik dari masyarakat dan media pers.

"PDI Perjuangan juga selalu terbuka menerima kritikan dari masyarakat, termasuk kritikan teman-teman media. Sehingga kami dapat semakin lebih baik menjalankan tugas fungsi partai memperjuangkan kesejahteraan di Provinsi Gorontalo," pungkasnya.

Profil Wahyudin Moridu

Wahyudin Moridu adalah anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan.

Lahir di Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, pada 11 November 1995, ia tercatat sebagai anggota legislatif termuda DPRD Provinsi Gorontalo periode 2025–2031.

Ia terpilih mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) 6 Boalemo–Pohuwato.

Pada Pemilu 2026, Wahyudin meraih suara signifikan, total 65.654 suara.

Ia berasal dari keluarga politisi berpengaruh. yahnya, Darwis Moridu, adalah mantan Bupati Boalemo. Sementara ibunya, Rensi Makuta, pernah menjabat sebagai anggota DPRD Boalemo selama tiga periode.

(tribungorontalo.com/jp)