Wahyudin Moridu Masuk Sejarah PDIP Gorontalo, Kader Pertama yang Dipecat dan Di-PAW

TRIBUNGORONTALO.COM – Wahyudin Moridu mencatatkan rekor dalam buku sejarah Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) di Gorontalo.

Pria akrab disapa Wahyu itu merupakan orang pertama yang dipecat sekaligus di-PAW dalam waktu bersamaan.

"Ini kasus yang pertama kali PAW pemecatan," jelas Sekretaris DPD PDIP Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, dalam konferensi pers pada Minggu (21/9/2025).

Kata La Ode, pemecatan Wahyudin Moridu bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Walaupun saat ini Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo masih melakukan investigasi mengenai dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin dalam video kontroversial Wahyu Moridu.

"Proses-proses di DPRD melalui Badan Kehormatan itu kemudian hasilnya disampaikan kepada fraksi, dan fraksi menyampaikan kepada partai. Tapi jauh sebelum dilakukan itu, fraksi telah mengambil langkah," ungkap La Ode.

"Sehingga insyaallah di Badan Kehormatan tidak ada lagi langkah-langkah selanjutnya. Karena apa pun output dari Badan Kehormatan itu, ini partai sudah mengambil yang terberat dalam diskusi partai," tegasnya.

PDIP Pecat Wahyudin Moridu

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengeluarkan surat keputusan pemecatan terhadap Wahyudin Moridu.

Wahyudin dinilai telah melanggar kode etik partai maupun sebagai anggota legislatif.

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, menjelaskan bahwa kesalahan Wahyudin sangat fatal sebab menimbulkan kekecewaan publik. Karena itu, pemecatan menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh.

“Itu sudah masuk pelanggaran berat, dan setiap pelanggaran tentu ada sanksinya,” tutur Djarot saat dikonfirmasi TribunGorontalo.com, pada Sabtu (20/9/2025) kemarin. 

Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Gorontalo secara resmi memecat Wahyudin Moridu.

Keputusan pemecatan ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, dalam konferensi pers pada Minggu (21/9/2025) pagi tadi.

"Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai telah secara resmi mengeluarkan sanksi terberat, yaitu pemecatan," kata La Ode.