3 Berita Populer Gorontalo : Beredar Uang Palsu hingga 311 Honorer Tak Tercover Ada yang Terhapus

TRIBUNGORONTALO.COM - Berikut 3 berita Gorontalo yang menjadi populer di TribunGorontalo pada Jumat (05/09/2025)

Ada berita penemuan uang palsu pecahan Rp 50 Ribu di Gorontalo.

Selain itu, berita 311 honorer Kota Gorontalo tak tercover, 122 Di antaranya terhapus.

Ada juga berita, penundaan Gorontalo Karnaval Karawo 2025.

Berikut 3 Berita Gorontalo yang Populer pada Jumat Hari ini:

1.Penemuan Uang Palsu Pecahan Rp 50 Ribu di Gorontalo, Sempat Ditolak Bank

Kembali beredar uang palsu pecahan Rp 50 ribu di Gorontalo. Kali ini peredarannya terdeteksi di Kabupaten Pohuwato, wilayah paling barat Gorontalo. 

Peredaran uang palsu ini terjadi pada Kamis 04 September 2025 seperti yang diungkapkan oleh seorang pegawai pemerintah setempat. 

Bahkan, bank swasta di wilayah Pohuwato sudah mendeteksi jika uang tersebut palsu. Sempat disetorkan oleh korban, namun ditolak. 

Korban uang palsu ini adalah Martin Rabiasa, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitasdi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pohuwato.

Kronologinya, Martin hendak menyetor sejumlah uang ke rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, dari sejumlah uang yang disetorkan, hanya satu lembar ini yang ditolak oleh bank.

Alasannya jelas, mesin canggih bank tersebut mendeteksi jika selembar uang biru tersebut rupanya palsu.

“Uang itu kami ketahui palsu saat ditolak oleh pihak bank, saat kami hendak menyetor PAD," kata Martin. 

Meski sudah ditolak bank dan dinyatakan palsu, Martin masih tak percaya dan melakukan pengecekan manual.

"Setelah dikembalikan dan dicek, barulah kami sadar bahwa uang tersebut ternyata palsu,” ujar Martin saat dikonfirmasi pada Kamis (4/9/2025).

Martin menjelaskan, uang palsu tersebut memiliki perbedaan mencolok dibandingkan uang asli, baik dari ukuran, warna, maupun ciri keamanan lainnya yang terdapat pada uang rupiah asli.

“Perbedaannya sangat jelas. Ukurannya lebih kecil, warnanya terlihat pucat. Pada uang asli, benang pengaman terlihat seperti disulam, sementara yang palsu tidak ada. Jika diterawang, watermark dan hologramnya juga tidak muncul,” tambahnya.

Kapolres Pohuwato, AKBP Busroni, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai peredaran uang palsu tersebut.

Menurutnya, berita ini pertama kali diketahui dari media, dan telah ditindaklanjuti oleh satuan reserse kriminal.

“Kami sudah menerima informasinya dari media. Kasat Reskrim juga sudah mengirimkan tautan beritanya, dan saat ini kami sudah turun untuk melakukan penyelidikan,” jelas AKBP Busroni.

2. 311 Honorer Kota Gorontalo Tak Tercover BKN, 122 Diantaranya Terhapus dari Sistem

Sebanyak 311 honorer di Kota Gorontalo rupanya tak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Rupanya data ini turut jadi pembahasan dalam rapat kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo pada Kamis 04 September 2025 kemarin. 

Isu ini menjadi perhatian karena menyangkut kejelasan status kerja dan masa depan mereka dalam sistem pemerintahan.

Secara umum, setidaknya ada 2.148 honorer di Kota Gorontalo. Namun, 1.821 di antaranya yang telah berhasil diakomodasi melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sisanya 311 orang belum terakomodasi,” ujar Anggota Komisi I DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming.

Jika diurai, dari angka 311 itu rupanya honorer di RS Aloei Saboe terbanyak. Jumlahnya bahkan mencapai 238 orang.

Masalahnya, ada 122 honorer yang rupanya tak bisa dimasukan ke sistem BKN karena sebelumnya telah mendaftar sebagai CPNS di luar daerah dan masuk ke dinas vertikal.

Akibatnya, data mereka otomatis terhapus dari sistem pusat.

“Mereka sudah melamar di luar daerah dan masuk di dinas vertikal, sehingga ketika coba input kembali datanya, sudah tidak bisa. Untuk itu, kami rekomendasikan agar pemerintah memperjuangkan mereka. Siapa tahu masih bisa dibuka kembali oleh BKN,” jelasnya.

Kabar baiknya, 1.821 honorer yang telah lulus PPPK akan mulai menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN Pusat pada 1 Oktober mendatang.

Mereka akan berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.

Lalu secara bertahap akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum dan status kerja bagi tenaga honorer yang selama ini berkontribusi dalam berbagai sektor pelayanan publik. 

Meski kebijakan nasional mengancam keberlangsungan tenaga honorer, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea mengambil sikap tegas.

Saat diwawancarai TribunGorontalo.com, Adhan mengaku akan mempertahankan tenaga honorer di wilayahnya.

Hal itu dilakukan meski Kementerian PAN-RB menetapkan penataan ulang tenaga honorer untuk tahun anggaran 2024–2025.

Berdasarkan regulasi terbaru, honorer yang tidak mengikuti seleksi CASN dan PPPK, termasuk yang masuk dalam database BKN kategori R2 dan R3, akan diberhentikan. 

“Sudah ditampung semua, kami sudah anggarkan semua tenaga honorer,” ujar Adhan kepada TribunGorontalo.com, Senin (25/8/2025).

Adhan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk menggaji tenaga honorer.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah mendatangi Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI secara langsung untuk memperjuangkan nasib para honorer.

“Kemarin saya ke BKN untuk memperjuangkan itu,” tegasnya.

Langkah ini menjadi pengecualian di tengah tren nasional, di mana banyak daerah mulai memberhentikan tenaga honorer sesuai dengan Peraturan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2025.

Empat kategori honorer dipastikan tidak lagi memenuhi syarat sebagai ASN, termasuk mereka yang tidak mengikuti seleksi PPPK tahap 2 tahun anggaran 2024.

Meski ada peluang menjadi PPPK paruh waktu bagi honorer yang pernah mengikuti seleksi, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah daerah. Faktor kebutuhan instansi dan kemampuan anggaran menjadi penentu utama.

3. Alasan Penundaan Gorontalo Karnaval Karawo 2025

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim mengonfirmasi alasan penundaan Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) 2025. 

Jadwal sebelumnya agenda bersama Hulontalo Art and Caft Festival (HACF) ini bakal digelar pada 6-9 September 2025. 

Namun sehari sebelum acara, mendadak Pemerintah Provinsi sebagai penyelenggara agenda tahunan ini menginformasikan penundaan agenda tersebut. 

Sofian pun menjelaskan duduk persoalan agenda tersebut dibatalkan. Menurutnya, pembatalan berkaitan dengan kondisi saat ini. 

Secara nasional maupun lokal, kondisi belum kondusif. Masih terjadi dinamika sosial yang ditakutkan berdampak buruk baik terhadap acara tersebut maupun keamanan. 

"GKK dan HACF ini akan ditunda hingga situasi keamanan bisa kembali kondusif," ucapnya Sofian. 

Memang kata Sofian, tak mudah pihaknya harus memutuskan pembatalan yang acaranya tinggal menghitung jam. 

Namun, secara hati-hati, keputusan itu harus dibuat demi keselamatan dan keamanan masyarakat. Dua hal ini jadi prioritas kata dia. 

Meski begitu, Sofian mengapresiasi dukungan masyarakat yang memaklumi keputusan tersebut, termasuk yang terlibat langsung. 

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelaku UMKM, komunitas resmi, mitra kerja, seluruh tamu undangan dan seluruh masyarakat yang telah sangat menanti-nantikan penyelenggaraan GKK dan HACF ini di tahun 2025," ucap dia.

Kata Sofian, pikanya berkomitmen agar dua agenda yang masuk Kharisma Event Nusantara (KEN) tersebut tetap terlaksana tahun ini. 

Masyarakat diminta menunggu informasi selanjutnya. Sebab agenda ini hanya ditunda bu

Untuk informasi mengenai pelaksanaan kembali, kata Sekda, akan disampaikan melalui media resmi pemerintah daerah maupun pihak terkait.

"Kita semua tentunya semangat untuk mengenalkan budaya Gorontalo dan mendorong ekonomi kreatif," kata Sekda.

Festival Karawo pertama kali digelar pada 17–18 Desember 2011, diprakarsai oleh Bank Indonesia Gorontalo dan komunitas Masyarakat Fotografi Gorontalo (MFG).

Tujuannya sederhana namun visioner dan memperkenalkan Karawo sebagai sulaman khas Gorontalo kepada publik luas, sekaligus membuka ruang ekonomi kreatif berbasis budaya.

Sejak saat itu, festival ini berkembang pesat, berganti nama menjadi Gorontalo Karnaval Karawo, dan menjadi agenda tahunan yang dinanti masyarakat.

Setiap tahun, festival ini melibatkan ribuan peserta dari pelajar, komunitas UMKM, pemerintah daerah, hingga wisatawan mancanegara.

Tema yang diusung pun selalu selaras dengan semangat lokal, seperti “Gorontalo Hospitality” (2023) dan “Pesona Wastra Nusantara” (2025).

Sejak 2021, GKK berhasil masuk dalam kurasi Kharisma Event Nusantara (KEN) oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI3.

Ini menjadikan GKK sebagai salah satu dari 100+ event unggulan nasional yang didukung penuh untuk mendongkrak pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. (*/TribunGorontalo)