BREAKING NEWS Polisi Pasang Kawat Berduri di Rudis Gubernur Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM - Kepolisian memasang barikade kawat berduri di depan rumah dinas Gubernur Gorontalo Utara,  Senin (1/9/2025). 

Hal ini untuk antisipasi aksi demi yang akan digelar mahasiswa Gorontalo di sejumlah titik termasuk rumah dinas Gubernur Gorontalo.

Mahasiswa gabungan organisasi akan menggelar demonstrasi di lima titik di Gorontalo pada Senin hari ini.

Amatan TribunGorontalo.com, tampak kawat berduri sudah disiagakan di rumah dinas Gubernur Gorontalo di Jalan Sultan Hassanudin, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Pemasangan dilakukan polisi itu pada sekitar pukul 10.21 Wita. Kawat berduri itu membentang tepat di depan tudis Gubernur. 

Selain itu, empat mobil yang berjejeran rapi di halaman rumah dinas.

Ada beberapa petugas Satpol-PP yang berjaga demikian juga beberapa petugas lain yang sudah standby sejak pagi hari. 

Ada dua mobil ambulans dari tenaga medis yang datang ke depan rumah dinas. 

Arus lalulintas di lokasi masih terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya penutupan jalan di sana. Cuaca Kota Gorontalo terpantau mendung.

Belum terlihat adanya massa aksi di lokasi baik itu di titik kumpul Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada pukul 10 siang ini.

Terinformasi demo akan digelar di Kantor DPRD Kota Gorontalo, DPRD Provinsi Gorontalo, Kantor Gubernur Gorontalo, Polresta Gorontalo Kota dan Bundaran Saronde Kota Gorontalo.

Berikut Tuntutan saat Aksi Demo Mahasiswa Gorontalo : 

1. Menuntut DPRD Provinsi Gorontalo untuk menekan DPR RI untuk mengembalikan Marwah fungsi legislasi yang demokratis, partisipasi dan berpihak pada kepentingan rakyat serta menghentikan praktik legislasi tertutup yang hanya menguntungkan elite kekuasaan dan aparat negara.

2.  Menolak segala bentuk kenaikan tunjangan dan fasilitas Anggota DPR yang tidak berlandaskan transparansi dan empati publik terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional yang membebani rakyat.

3.  Mendesak DPRD Provinsi untuk menekan dan memberikan sikap terhadap DPR RI untuk segera menghentikan pembahasan dan pengesahan regulasi yang tidak memiliki urgensi publik yang jelas, seperti RUU Polri dan RKUHAP serta meninjau kembali UU TNI yang dinilai membuka kembalinya militerisme di ruang sipil.