Upacara Hari Otda di Pohuwato, Saipul Mbuinga Singgung Tantangan Fiskal Daerah

Ringkasan Berita:

• Pemkab Pohuwato menggelar upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 yang dipimpin Bupati Saipul A. Mbuinga. 
• Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kemandirian fiskal. 
• Otonomi daerah disebut menjadi instrumen penting untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Pohuwato, Senin (27/4/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Saipul A. Mbuinga dan dihadiri sejumlah pejabat daerah, unsur Forkopimda, hingga jajaran aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah.

Turut hadir Wakil Bupati Iwan S. Adam, Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, pimpinan OPD, camat, pejabat fungsional, serta ASN di lingkungan Pemkab Pohuwato.

Baca juga: Hari Otonomi Daerah 2026, Bupati Boalemo Bacakan Pesan Mendagri Tito Karnavian

Dalam upacara tersebut, Bupati Saipul A. Mbuinga membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian.

Dalam sambutan itu disampaikan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“Otonomi daerah merupakan instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” ungkapnya.

Baca juga: Bupati Gorontalo Sofyan Puhi Pimpin Apel Peringatan Hari Otonomi Daerah

Bupati juga menjelaskan tema Hari Otonomi Daerah tahun ini yakni “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” mencerminkan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” jelasnya.

Ia menyebut sejumlah langkah strategis diperlukan untuk memperkuat sinkronisasi tersebut, mulai dari integrasi perencanaan dan penganggaran pusat-daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil, digitalisasi layanan, hingga penguatan inovasi daerah.

Selain itu, penguatan kemandirian fiskal daerah juga dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Namun demikian, menurutnya masih banyak daerah yang menghadapi tantangan akibat tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

“Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah menjadi terbatas dan kurang fleksibel dalam merespons kebutuhan serta prioritas pembangunan yang bersifat lokal,” ujarnya.

Ia menambahkan, otonomi daerah juga memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan mengembangkan potensi wilayah masing-masing, namun tetap harus berjalan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.