Hari Otonomi Daerah 2026, Bupati Boalemo Bacakan Pesan Mendagri Tito Karnavian

Ringkasan Berita:

• Upacara berlangsung di Alun-alun Tilamuta dengan dihadiri unsur Forkopimda dan ASN Pemkab Boalemo.
• Pemerintah daerah didorong memperkuat reformasi birokrasi berbasis digitalisasi dan inovasi pelayanan publik.
• Dalam sambutan Mendagri, penguatan kemandirian fiskal daerah disebut menjadi tantangan penting pembangunan nasional.

TRIBUNGORONTALO.COM, Boalemo – Pemerintah Kabupaten Boalemo melaksanakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Alun-alun Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Senin (27/4/2026) pagi.

Bupati Boalemo, Rum Pagau, bertindak sebagai inspektur upacara.

Turut hadir unsur Forkopimda Kabupaten Boalemo, Sekretaris Daerah Boalemo, para pejabat tinggi pratama, pejabat administrasi, serta ASN di lingkungan Pemkab Boalemo.

Dalam arahannya, Bupati Boalemo membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Baca juga: Bupati Gorontalo Sofyan Puhi Pimpin Apel Peringatan Hari Otonomi Daerah

Ia menekankan pentingnya semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak sebagai fondasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel.

“Pemerintah daerah membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pusat dan daerah untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana dituangkan dalam konstitusi kita,” ujar Rum Pagau saat membacakan sambutan Mendagri.

Sejalan dengan semangat kolaborasi tersebut, peringatan Hari Otonomi Daerah XXX mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”.

Tema tersebut bermakna sebagai simbol kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal guna bersama-sama mewujudkan Asta Cita yang merepresentasikan harapan bangsa Indonesia melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam sambutan tersebut dijelaskan bahwa tanpa koordinasi yang baik, tujuan pembangunan nasional tidak akan tercapai secara optimal. Karena itu, sinkronisasi menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan nasional.

Rum Pagau juga menyampaikan sejumlah hal strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah.

“Kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, ketahanan ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan angka kemiskinan merupakan program prioritas nasional yang menjadi perhatian bersama,” tuturnya.

Untuk mewujudkan program prioritas tersebut, pemerintah daerah didorong menjalankan sejumlah program strategis.

Program tersebut antara lain pengelolaan sampah menjadi energi listrik, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra, serta pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, diperlukan reformasi birokrasi berbasis outcome yang diperkuat dengan digitalisasi, integrasi sistem, dan inovasi daerah guna mewujudkan birokrasi yang cepat, efektif, dan responsif.

Pemanfaatan teknologi terintegrasi juga terus didorong, salah satunya melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP). Saat ini tercatat sebanyak 305 MPP telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.