Cara Cek PKH dan BPNT 2026 Tanpa Ribet, Akses Situs Resmi Kemensos

Ringkasan Berita:

• Penerima bansos PKH dan BPNT tahun 2026 wajib terdaftar dalam kelompok ekonomi Desil 1 hingga 4 pada sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional agar bantuan dapat cair
• Realisasi penyaluran bansos per Maret 2026 telah mencapai 90 persen. Sisa bantuan yang belum cair umumnya disebabkan oleh proses administrasi perbankan (burekol) bagi penerima manfaat
• Masyarakat dapat memastikan status kepesertaan secara mandiri hanya dengan menggunakan NIK KTP melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id

 
TRIBUNGORONTALO.COM – Masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahun 2026 perlu memastikan bahwa mereka tercatat dalam kelompok ekonomi Desil 1 sampai Desil 4.

Status tersebut menjadi syarat utama agar bantuan pemerintah dapat dicairkan melalui sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hingga Maret 2026, penyaluran dua bansos reguler ini dilaporkan telah mencapai sekitar 90 persen secara nasional.

Sementara itu, bantuan yang belum masuk ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) umumnya terkendala proses administrasi perbankan, terutama pembukaan rekening kolektif atau Burekol bagi penerima baru.

Karena itu, masyarakat diminta proaktif mengecek status kepesertaan bansos mereka secara mandiri.

Baca juga: Cek Nama Penerima Bansos 2026 di Situs Kemensos, Ini Langkah-langkahnya

Pengecekan dapat dilakukan secara online menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP melalui situs resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan percepatan distribusi bantuan mencakup PKH dan bantuan Sembako atau BPNT.

Tokoh yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menyebut sebagian besar bantuan telah tersalurkan sesuai target nasional yang ditetapkan pemerintah.

Meski demikian, ia menjelaskan masih ada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang harus menunggu karena proses administrasi perbankan untuk data baru hasil pemutakhiran sistem masih berlangsung.

“Sisanya masih dalam proses karena ada penerima-penerima baru hasil pemutakhiran DTSEN yang perlu buka rekening kolektif atau burekol,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk aktif memastikan status mereka dalam DTSEN.

Sistem data tunggal tersebut merupakan integrasi dari DTKS, Regsosek, dan P3KE yang telah dipadankan oleh Badan Pusat Statistik agar lebih akurat.

Dalam proses penentuan penerima bansos, pemerintah menggunakan klasifikasi kesejahteraan berbasis desil.

Penduduk yang berada pada kelompok Desil 1 hingga Desil 4 menjadi prioritas utama penerima PKH maupun BPNT.

Apabila nama penerima tercatat tetapi status desil tidak sesuai, kondisi tersebut berpotensi menghambat pencairan bantuan pada periode berikutnya.