Pemerintah Pantau ASN WFH Pakai GPS, Respons Harus 5 Menit

Dengan sistem ini, pemerintah berharap produktivitas ASN tetap terjaga meskipun pola kerja mulai beralih ke sistem yang lebih fleksibel.

 Tanggapan Akademisi

Akademisi sekaligus ekonom Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Herwin Mopangga, menilai kekhawatiran publik terkait kebijakan WFH ASN.

“Kecurigaan publik bahwa WFH/WFA hanya menambah ‘hari libur terselubung’ bagi ASN tidak boleh dianggap remeh,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Kebijakan WFH sendiri telah diatur melalui surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Di Gorontalo, implementasinya bahkan lebih variatif. Pemerintah Provinsi menetapkan WFH setiap Rabu dan tengah mengusulkan skema dua hari, yakni Rabu dan Jumat.

Sementara itu, Kabupaten Boalemo lebih dulu menerapkan dua hari WFA, yaitu Kamis dan Jumat.

Herwin mengingatkan agar kebijakan ini tidak disederhanakan hanya sebagai tambahan hari libur.

“Dari sudut pandang akademik, saya tidak setuju jika WFH langsung disimpulkan sebagai tambahan hari libur. Itu kesimpulan yang terlalu sederhana,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dalam teori organisasi modern, WFH merupakan bagian dari pergeseran budaya kerja, dari kehadiran fisik menuju berbasis hasil atau outuput. 

“Jadi ukuran utamanya bukan berapa jam pegawai duduk di kantor, tetapi apakah target kerja tercapai, layanan publik tidak terganggu, dan produktivitas terukur,” jelasnya.

Menurut Herwin, terdapat dua aspek penting yang harus dipisahkan secara tegas dalam melihat kebijakan ini, yakni WFH sebagai instrumen efisiensi dan WFH sebagai potensi penurunan disiplin jika tidak diawasi dengan baik.

Ia menegaskan, keberhasilan WFH sangat bergantung pada sistem pengawasan dan indikator kinerja yang diterapkan pemerintah.

“Kalau pemerintah mampu mendesain sistem kontrol yang baik, WFH tidak identik dengan penurunan produktivitas. Namun kalau indikator kinerja kabur, absensi longgar, dan layanan publik tidak diawasi, maka kritik masyarakat benar: WFH bisa berubah menjadi hari longgar yang produktivitasnya merosot,” paparnya.

Dari sisi ekonomi publik, Herwin menilai tujuan utama kebijakan WFH bukan untuk memangkas belanja pegawai, melainkan efisiensi operasional dan penghematan energi.

Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya mobilitas ASN, penggunaan listrik dan air, hingga biaya operasional kantor lainnya.

“Jadi logika penghematannya bukan dari memotong gaji, melainkan dari berkurangnya perjalanan dinas dan mobilitas harian, turunnya konsumsi listrik, air, ATK, serta biaya transportasi dinas dan beban energi negara secara agregat,” tambahnya. (*)