Jadwal Sidang Isbat Ramadan 2026, Potensi Perbedaan Awal Puasa NU dan Muhammadiyah

Ringkasan Berita:

• Pemerintah melalui Kemenag akan menggelar Sidang Isbat pada 17 Februari 2026 di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta, untuk menetapkan awal puasa Ramadan.
• Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026 dengan metode Hisab Wujudul Hilal, sementara NU dan pemerintah menggunakan kriteria MABIMS yang bisa menjadikan awal puasa jatuh pada 19 Februari 2026 jika hilal tidak terlihat.
• Kemenag menegaskan perbedaan penetapan awal Ramadan bukan hal baru dan mengajak masyarakat tetap tenang

TRIBUNGORONTALO.COM – Umat Muslim di Indonesia bersiap menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Februari 2026.

Namun, seperti beberapa tahun sebelumnya, masyarakat perlu bersiap menghadapi kemungkinan adanya perbedaan hari pertama puasa antara organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam besar di tanah air.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah mengagendakan Sidang Isbat untuk memberikan kepastian hukum terkait awal ibadah wajib ini.

Sidang yang menjadi rujukan nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 Februari 2026, bertepatan dengan 29 Syakban 1447 H dalam kalender Hijriah pemerintah.

Pelaksanaan sidang ini akan dipusatkan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta Pusat.

Meski teknologi astronomi semakin canggih, pemerintah tetap memegang teguh tradisi Sidang Isbat sebagai forum musyawarah yang melibatkan ulama dan pakar sains.

Potensi perbedaan awal Ramadan 2026 muncul seiring dengan hasil perhitungan data astronomis yang menunjukkan posisi hilal berada di ambang batas kriteria.

Hal ini memicu prediksi bahwa warga Muhammadiyah dan pengikut metode Rukyatul Hilal (NU dan Pemerintah) mungkin akan mengawali puasa di hari yang berbeda.

Muhammadiyah, melalui metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal, diperkirakan akan memulai puasa lebih awal, yakni pada Rabu, 18 Februari 2026.

Bagi Muhammadiyah, asalkan bulan sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam, maka bulan baru dinyatakan telah masuk tanpa perlu melihatnya secara fisik.

Di sisi lain, Nahdlatul Ulama (NU) dan Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Kriteria ini mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat agar bisa dianggap "terlihat" atau imkanur rukyat.

Apabila pada sore hari tanggal 17 Februari 2026 posisi hilal belum memenuhi angka tersebut, maka besar kemungkinan pemerintah akan melakukan istikmal. Artinya, bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari, sehingga 1 Ramadan baru jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menyatakan bahwa potensi perbedaan ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan.