Kepala Daerah Dipilih DPRD, Idah Syahidah: Partai Golkar dari Awal Sudah Mendukung

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD terus menuai respons berbeda dari partai politik di Provinsi Gorontalo. 

Setelah sebelumnya PDI Perjuangan secara tegas menolak mekanisme tersebut, kini Partai Golkar menyatakan sikap sebaliknya dengan mendukung penuh kebijakan itu.

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah, menegaskan bahwa Partai Golkar sejak awal telah berada pada barisan pendukung Pilkada melalui DPRD. 

Sikap itu, kata dia, merupakan bentuk kepatuhan struktural terhadap keputusan partai di tingkat pusat.

Baca juga: Cara Cek Bansos BPNT Januari 2026, Bantuan Rp600 Ribu Bisa Dilihat Lewat HP

“Partai Golkar dari awal sudah mendukung,” ujar Idah Syahidah, Kamis (8/1/2026).

Ia menegaskan bahwa sikap politik yang diambil DPD tidak bisa dilepaskan dari garis kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Saya harus satu garis lurus dengan DPP,” katanya.

Menurut Idah, terdapat banyak alasan yang melandasi dukungan tersebut, salah satunya menyangkut efisiensi anggaran negara.

“Alasan kan banyak sekali, salah satunya penghematan anggaran,” ungkapnya.

Ia juga menilai perbedaan pandangan dalam setiap kebijakan politik merupakan hal yang lumrah terjadi.

“Dalam sebuah kebijakan itu ada yang pro ada uang kontrak, itu biasa,” ujarnya.

Wakil Gubernur Gorontalo ini juga menambahkan, dukungan terhadap pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak hanya datang dari Partai Golkar. 

Sejumlah partai politik lain juga berada pada posisi yang sama.

“Pelaksanaan pemilihan kepada daerah lewat DPRD ini sudah didukung oleh sekian partai; Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menegaskan posisi partainya yang secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

PDI Perjuangan, kata dia, tetap berdiri pada prinsip Pilkada langsung oleh rakyat sebagai bentuk kedaulatan demokrasi.

La Ode menyatakan bahwa mekanisme pemilihan langsung bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan hasil panjang perjuangan reformasi yang tidak seharusnya ditarik kembali.

Baca juga: Bareskrim Sita Rp 37,6 Miliar dari Sindikat Judi Online, Ribuan Rekening Dibekukan

Menurutnya, Pilkada langsung memberi ruang kepada rakyat untuk menentukan pemimpin daerah secara mandiri dan berdaulat.

“Sikap kami jelas, pemilihan kepala daerah tetap dilakukan langsung oleh rakyat,” tegas La Ode Haimudin, Rabu (7/1/2026).

Ia menilai, mengakhiri Pilkada langsung dengan alasan efisiensi biaya merupakan langkah yang keliru. Baginya, demokrasi tidak bisa diukur semata-mata dari mahal atau murahnya biaya penyelenggaraan.

La Ode juga merespons alasan klasik soal tingginya ongkos Pilkada yang kerap dijadikan dasar untuk mendorong pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Menurutnya, persoalan biaya seharusnya dijawab dengan pembenahan sistem, bukan dengan mencabut hak pilih masyarakat.

“Kalau alasannya hanya mahal, pertanyaannya apakah tidak ada instrumen khusus untuk menekan biaya itu?” ujarnya.

Ia menilai praktik politik uang akan bisa ditekan jika aturan Pilkada dijalankan secara konsisten dan tegas. Masalah utama, kata dia, justru muncul ketika pelanggaran dibiarkan berulang dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.

“Money politik jangan dinormalisasi. Ini soal memurnikan demokrasi,” katanya.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode menegaskan bahwa PDI Perjuangan memilih untuk mendengarkan suara masyarakat secara langsung dalam menyikapi wacana tersebut. Ia bahkan mengusulkan agar aspirasi publik diuji secara terbuka.

“Coba saja tanyakan ke masyarakat, apakah mereka benar-benar sudah ikhlas hak memilih itu diserahkan ke DPRD,” ucapnya.

Meski mengakui bahwa keputusan politik sering kali ditentukan oleh kekuatan mayoritas, La Ode mengingatkan agar setiap kebijakan tetap berpijak pada kepentingan rakyat, bukan hanya elite politik.

“Ini harus dijawab, apakah benar demi rakyat atau justru demi kepentingan elit,” pungkasnya. 

Ia menegaskan bahwa dalam setiap sikap politiknya, PDI Perjuangan berkomitmen menjaga dan memperjuangkan suara rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan. (*)