Struktur OPD Dinilai Tak Lagi Relevan, Wagub Gorontalo Idah Syahidah Siapkan Penataan Ulang

Ringkasan Berita:

• Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menilai struktur OPD saat ini sudah tidak sepenuhnya relevan menghadapi tantangan ekonomi digital dan perubahan iklim. 
• Karena itu, Pemprov Gorontalo akan melakukan penataan ulang birokrasi agar lebih adaptif, ramping, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 
• Penataan OPD, termasuk perubahan pimpinan, ditegaskan dilakukan secara profesional berbasis kompetensi, tanpa nepotisme maupun praktik jual beli jabatan.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Gorontalo dinilai sudah tidak lagi sepenuhnya menjawab tantangan zaman, terutama dalam menghadapi percepatan ekonomi digital dan dampak perubahan iklim.

Kondisi inilah yang menjadi dasar dilakukannya penataan ulang birokrasi di lingkungan Pemprov Gorontalo.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie saat memimpin Apel Perdana Awal Tahun 2026, Senin (5/1/2026), yang diikuti seluruh ASN dan PPPK lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Baca juga: BPNT Januari–Maret 2026 Dipastikan Lanjut, Saldo Rp600.000 untuk KPM

Menurut Wagub Idah, penyesuaian struktur OPD merupakan kebutuhan mendesak agar birokrasi mampu bergerak lebih adaptif, efisien, dan selaras dengan tuntutan pembangunan ke depan.

Ia menekankan, penataan dilakukan berdasarkan kompetensi dan profesionalitas, bukan karena relasi personal, praktik nepotisme, ataupun jual beli jabatan.

“Struktur yang ada saat ini tidak semuanya relevan dengan tantangan yang kita hadapi. Kita butuh birokrasi yang lebih ramping, responsif, dan benar-benar hadir untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Idah.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah daerah harus memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan publik.

Karena itu, pola kerja sektoral yang berjalan sendiri-sendiri di antara OPD dinilai tidak bisa lagi dipertahankan.

“Kita ingin birokrasi yang efektif dan kolaboratif. Tidak boleh ada OPD yang bekerja dengan ego sektoral. Semua harus saling terhubung dan saling menguatkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Idah juga mengungkapkan bahwa perubahan pada pimpinan OPD akan dilakukan dalam waktu dekat sebagai bagian dari penataan organisasi.

Perubahan itu mencakup rotasi jabatan, penugasan sebagai staf ahli, hingga penyesuaian lainnya setelah penataan pejabat eselon II, III, dan IV selesai.

“Prosesnya tinggal menunggu beberapa hari ke depan. Semua berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Baca juga: BPNT Cair Bertahap Mulai Januari 2026, Ada Pula BLT Kesra Rp900.000

Menanggapi isu kedekatan personal dalam pengisian jabatan, Wagub secara terbuka menyampaikan bahwa masih ada pihak-pihak yang mencoba melakukan pendekatan dengan cara yang tidak semestinya, termasuk membawa bingkisan. Namun ia memastikan, hal tersebut tidak akan memengaruhi keputusan apa pun.

“Jabatan adalah amanah. Ia akan datang dengan sendirinya jika kita bekerja dan berprestasi. Tidak perlu mencari muka ke Gubernur, Wakil Gubernur, ataupun Sekda. Semua melalui manajemen talenta dan tidak bisa diintervensi,” ujarnya menegaskan.

Menutup arahannya, Wagub perempuan pertama di Gorontalo itu mengajak seluruh ASN dan PPPK menjadikan tahun 2026 sebagai momentum pembenahan birokrasi. Ia meminta aparatur meninggalkan pola kerja lama yang tidak produktif dan menggantinya dengan semangat baru yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.(*)