Bansos 2026 Gunakan DTSEN, Ini 5 Kelompok Penerima Prioritas dan Cara Cek Pakai KTP

Ringkasan Berita:

• Penyaluran bansos 2026 hanya mengacu pada DTSEN untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih data penerima.
• Pemerintah menyalurkan PKH, BPNT, dan PIP sebagai program prioritas untuk mendukung kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan masyarakat.
• Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos secara mandiri melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id menggunakan data e-KTP.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Pemerintah menetapkan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada tahun anggaran 2026 dengan menitikberatkan pada ketepatan sasaran penerima.

Kebijakan ini diberlakukan secara nasional dengan menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu-satunya basis data resmi dalam menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca juga: BPNT Cair Bertahap Mulai Januari 2026, Ada Pula BLT Kesra Rp900.000

Melalui pemanfaatan DTSEN, pemerintah berupaya memastikan bahwa bantuan sosial hanya disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pada tahun 2026, penyaluran bansos diprioritaskan bagi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, yakni Desil 1 hingga Desil 5.

Baca juga: BPNT Rp600 Ribu Cair 2026, Intip Jadwal Penyaluran hingga Cara Cek Penerima

DTSEN Jadi Acuan Tunggal Bansos 2026

Pada 2026, pemerintah secara tegas memperketat kriteria penerima bantuan sosial dengan mengandalkan DTSEN sebagai rujukan utama.

Langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi kesalahan sasaran, tumpang tindih data, serta meningkatkan akurasi dan transparansi penyaluran bansos.

Dengan kebijakan tersebut, bantuan sosial difokuskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan yang masuk dalam kategori prioritas.

Seluruh program bansos 2026 disusun agar tepat guna, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Cara Pantau Bansos 2026: Cek Penerima, Tahap, dan Waktu Cair

Tiga Program Bansos Utama Tahun 2026

Pemerintah menetapkan tiga program bantuan sosial sebagai prioritas utama sepanjang tahun 2026, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Ketiga program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan tetap menjadi tulang punggung kebijakan bansos pemerintah karena menyasar kelompok paling rentan melalui tiga komponen utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Pada komponen kesehatan, bantuan diberikan kepada ibu hamil serta anak usia dini dengan total nilai mencapai Rp 3 juta per tahun.

Sementara itu, kelompok lansia dan penyandang disabilitas menerima bantuan sebesar Rp 2,4 juta per tahun.

Di sektor pendidikan, PKH memberikan dukungan kepada anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang masih bersekolah.

Rinciannya, siswa jenjang SD memperoleh bantuan Rp 900.000 per tahun, siswa SMP Rp 1,5 juta per tahun, dan siswa SMA Rp 2 juta per tahun.

Selain kategori umum, pemerintah juga menetapkan kategori khusus bagi korban pelanggaran HAM berat dengan nilai bantuan mencapai Rp 10,8 juta per tahun sebagai bentuk perhatian dan pemulihan sosial.

Baca juga: Skema Bansos 2026 Berubah, BLT Dihapus untuk KPM Usia Produktif? Simak Daftar Lengkapnya!

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program BPNT kembali disalurkan pada tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Setiap penerima manfaat memperoleh saldo bantuan sebesar Rp 200.000 per tahap.

Dana BPNT disalurkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Saldo bantuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, serta dalam mekanisme terbaru juga dapat dicairkan secara tunai sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar guna menjamin keberlanjutan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Program ini bertujuan mencegah angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

Besaran bantuan PIP pada 2026 disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yaitu Rp 450.000 per tahun untuk siswa SD, Rp 750.000 per tahun bagi siswa SMP, serta hingga Rp 1,8 juta per tahun untuk siswa SMA dan SMK.

Cara Cek Status Penerima Bansos Menggunakan KTP

Seiring pengetatan kriteria penerima berbasis DTSEN, masyarakat diimbau untuk secara aktif melakukan pengecekan mandiri status kepesertaan bansos.

Pengecekan dapat dilakukan hanya dengan menggunakan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui laman resmi Kementerian Sosial.

Masyarakat cukup mengakses situs cekbansos.kemensos.go.id, kemudian mengisi data domisili sesuai KTP mulai dari provinsi hingga desa atau kelurahan.

Selanjutnya, masukkan nama lengkap sesuai e-KTP, ketik kode captcha, dan klik tombol “Cari Data”.

Sistem akan memproses pencocokan data secara otomatis.

Apabila terdaftar sebagai penerima, akan muncul informasi berupa nama, usia, serta jenis bantuan yang diterima dengan status “YA”.

Sebaliknya, jika muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”, berarti data yang bersangkutan belum terdaftar sebagai penerima bansos pada tahun berjalan.

Fokus pada Program yang Ada, Belum Ada Bansos Tambahan

Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan adanya penambahan program bantuan sosial baru, termasuk Bantuan Subsidi Upah (BSU).

 Oleh karena itu, penyaluran bansos sepanjang 2026 tetap difokuskan pada tiga program utama, yakni PKH, BPNT, dan PIP, sebagai instrumen utama perlindungan sosial dan penguatan kesejahteraan masyarakat. (*)

(Sumber: https://www.kompas.com/lampung/read/2026/01/04/102704988/bansos-2026-daftar-program-dan-cara-cek-penerima-di-dtsen-menggunakan?page=2)