Belum Terima Bansos 2025? Catat Daftar Bantuan Ini Dicairkan Tahun 2026

TRIBUNGORONTALO.COM – Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) mengeluhkan belum menerima bansos pada tahun 2025.

Namun, jangan khawatir. Pemerintah memastikan bahwa pada tahun 2026 berbagai program bantuan sosial kembali dicairkan dengan anggaran yang jauh lebih besar.

Pemerintah menyiapkan total perlindungan sosial sebesar Rp508,2 triliun. Angka ini naik 8,6 persen dibanding proyeksi 2025 yang hanya Rp468,1 triliun.

Kenaikan anggaran ini menjadi sinyal kuat bahwa negara berkomitmen hadir untuk masyarakat rentan, sekaligus menjaga daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bansos bukan sekadar bantuan tunai, melainkan juga mencakup program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat bisa lebih mandiri.

“Untuk perlindungan sosial ada Rp508,2 triliun. Ini merupakan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).

Pemerintah menekankan bahwa bansos 2026 diarahkan agar lebih tepat sasaran. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci agar bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan.

Selain itu, bansos juga disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya agar penerima tidak hanya mendapat bantuan konsumtif, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi.

Skema perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif disiapkan agar bansos mampu merespons kondisi dinamis masyarakat, termasuk saat menghadapi guncangan ekonomi maupun bencana alam.

Dengan strategi ini, bansos 2026 diharapkan tidak hanya menjadi jaring pengaman, tetapi juga pendorong ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Anggaran Berbagai Program Bansos

Porsi terbesar anggaran perlinsos dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, yakni sebesar Rp315,5 triliun.

Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjadi tulang punggung bansos dengan alokasi Rp28,7 triliun. Targetnya menjangkau 10 juta KPM.

Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga berlanjut dengan anggaran Rp43,8 triliun. Program ini ditujukan bagi 18,3 juta KPM untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok.

Selain itu, pemerintah menyiapkan Rp1,2 triliun untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan target 140,7 juta peserta.

BLT Desa senilai Rp6,5 triliun akan disalurkan kepada 1,8 juta KPM, sementara Rp7,9 triliun dialokasikan untuk atensi sosial dan penanganan bencana.