Zelenskyy Siap Lepas NATO Demi Jaminan Keamanan, Tolak Serahkan Wilayah ke Rusia

TRIBUNGORONTALO.COM -- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan kesiapannya untuk melepaskan ambisi negaranya bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) demi memperoleh jaminan keamanan dari negara-negara Barat.

Namun, di saat yang sama, Zelenskyy menegaskan penolakan keras terhadap usulan penyerahan wilayah Ukraina kepada Rusia sebagai bagian dari upaya mengakhiri perang.

Pernyataan tersebut disampaikan Zelenskyy saat menggelar pembicaraan dengan utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff, serta Jared Kushner, menantu Trump, pada Minggu waktu setempat.  

Dalam pertemuan itu, Zelenskyy juga didampingi Kanselir Jerman Friedrich Merz, yang duduk satu meja berhadapan dengan delegasi Amerika Serikat.

Baca juga: Zelensky Ungkap AS Ajukan Skema Zona Ekonomi Bebas di Donbas sebagai Kompromi Damai dengan Rusia

Sebelum pertemuan berlangsung, Zelenskyy menjawab pertanyaan wartawan melalui pesan suara yang dibagikan dalam grup WhatsApp.

Ia menyampaikan bahwa karena Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa tidak menyetujui keanggotaan Ukraina di NATO, maka Kyiv menuntut adanya jaminan keamanan alternatif yang setara dengan perlindungan bagi negara-negara anggota aliansi tersebut.

“Jaminan keamanan ini adalah peluang untuk mencegah agresi Rusia terulang kembali. Ini sudah merupakan bentuk kompromi dari pihak kami,” kata Zelenskyy.

Sejak awal invasi Rusia pada Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali menyebut keinginan Ukraina bergabung dengan NATO sebagai ancaman serius bagi keamanan Moskow.

Kremlin bahkan menjadikan pencabutan ambisi NATO sebagai salah satu syarat utama dalam setiap rencana penyelesaian damai.

Zelenskyy menegaskan bahwa jaminan keamanan yang ditawarkan Barat harus bersifat mengikat secara hukum dan mendapat dukungan dari Kongres Amerika Serikat.

Ia juga menyebut akan menerima laporan terbaru dari timnya setelah pertemuan antara pejabat militer Ukraina dan Amerika Serikat di Stuttgart, Jerman.

Upaya Amerika Serikat untuk mendorong berakhirnya perang terus menghadapi hambatan.

Washington berusaha menyeimbangkan tuntutan kedua belah pihak seiring Presiden Trump mendorong penyelesaian cepat konflik Rusia–Ukraina.

Salah satu kendala terbesar adalah persoalan wilayah Donetsk di Ukraina timur, yang sebagian besar telah diduduki pasukan Rusia.

Putin menuntut agar Ukraina menarik pasukannya dari wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Kyiv.

Tuntutan tersebut secara tegas ditolak oleh pemerintah Ukraina.

Zelenskyy mengungkapkan bahwa Amerika Serikat sempat mengusulkan pembentukan zona ekonomi bebas yang didemiliterisasi di Donetsk, dengan penarikan pasukan Ukraina dari wilayah tersebut. Namun, usulan itu ia nilai tidak adil dan sulit diterapkan.

“Jika pasukan Ukraina harus mundur beberapa kilometer, mengapa pasukan Rusia tidak melakukan hal yang sama dan mundur lebih jauh ke wilayah pendudukan mereka?” ujarnya.

Menurut Zelenskyy, opsi paling realistis dan adil saat ini adalah pembekuan posisi di garis kontak.

Ia menyebut isu wilayah sebagai persoalan yang sangat sensitif dan tidak bisa diselesaikan dengan mengorbankan kedaulatan Ukraina.

Sementara itu, penasihat kebijakan luar negeri Presiden Putin, Yuri Ushakov, menyatakan bahwa aparat keamanan Rusia akan tetap berada di sebagian wilayah Donetsk meskipun kawasan itu ditetapkan sebagai zona demiliterisasi dalam skema perdamaian.

Ia juga memperingatkan bahwa pencarian kompromi bisa berlangsung lama karena adanya perbedaan tajam antara usulan Rusia, Ukraina, dan negara-negara Eropa.

Di tengah dinamika diplomasi tersebut, situasi militer di lapangan masih memanas. Ukraina melaporkan serangan udara Rusia menggunakan rudal dan drone dalam skala besar, sementara Rusia juga mengklaim berhasil menembak jatuh ratusan drone Ukraina di sejumlah wilayahnya.

Zelenskyy menegaskan bahwa Ukraina tetap membuka ruang diplomasi, namun tidak akan mengorbankan wilayah dan kedaulatan negara demi perdamaian yang semu. (*)