BLTS Kesra 2025, Muncul Tren Warga Mundur dari Penerima Bansos

TRIBUNGORONTALO.COM — Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat fenomena baru dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra) tahun 2025.

Sejumlah warga penerima manfaat memilih mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan karena merasa kondisi ekonomi mereka sudah cukup.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut tren ini sebagai hal positif yang menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat.

Baca juga: Cara Cek Penerima BLTS Kesra Rp900 Ribu, Tahap 2 Cair hingga 30 November

“Sekarang ini sudah banyak masyarakat yang mulai menolak bansos. Mereka merasa sudah cukup, dan kami harapkan ini dialokasikan kepada saudara lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya di Kantor Kemensos, Rabu (26/11/2025).

Penyaluran BLTS Kesra

Hingga akhir November, penyaluran BLTS Kesra telah menjangkau lebih dari 28 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan disalurkan melalui dua jalur utama: Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk 15,8 juta KPM dan PT Pos Indonesia untuk 12,2 juta KPM.

Masih ada sekitar 6–7 juta KPM yang tengah diverifikasi ulang bersama pemerintah daerah, pendamping sosial, dan desa/kelurahan.

Proses ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, dengan penerima dari desil 1–4 tetap diprioritaskan, sementara desil 5–10 dinyatakan tidak layak menerima.

Kesadaran Baru di Masyarakat

Fenomena warga menolak bansos tercatat melalui aplikasi Cek Bansos maupun hasil verifikasi lapangan.

Menurut Gus Ipul, sikap ini menunjukkan adanya kesadaran sosial baru, di mana masyarakat yang sudah mampu rela melepaskan haknya agar dialihkan kepada yang lebih membutuhkan.

Stiker Penanda Penerima

Di sejumlah daerah, kebijakan pemasangan stiker penanda penerima bansos juga mendorong kesadaran masyarakat. Gus Ipul menyebut inisiatif lokal tersebut membawa dampak positif.

“Ada sebagian yang kemudian mengundurkan diri. Itu kami hormati dan kami apresiasi. Ini menumbuhkan kesadaran baru di masyarakat untuk saling mengingatkan dan mengoreksi,” ungkapnya.

Partisipasi Publik

Kemensos membuka berbagai saluran partisipasi publik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Masyarakat bisa menyampaikan koreksi atau usulan melalui aplikasi SIKS-NG, fitur Usul/Sanggah di aplikasi Cek Bansos, Call Center 171, hingga layanan WhatsApp yang sedang dikembangkan.

“Kami sangat terbuka. Kalau ada yang dirasa kurang pas, masyarakat bisa mengoreksi melalui saluran yang sudah ada,” kata Gus Ipul.