Bansos Senilai Rp 500 Triliun Diduga Salah Sasaran, PKH dan Sembako 45 Persen Salah Alamat

TRIBUNGORONTALO.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan temuan mengejutkan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam lima tahun terakhir.

Ia menyebut, dari total lebih dari Rp500 triliun subsidi dan bansos yang digelontorkan melalui APBN, sebagian besar diduga tidak benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

“Ada suatu kenyataan di mana data kita selama 5 tahun ditengarai tidak tepat sasaran. Di antara program Keluarga Harapan dan Sembako yang disalurkan lewat Kementerian Sosial, ada sekitar Rp500 triliun lebih subsidi dan bantuan sosial yang disalurkan lewat APBN. Tetapi ditengarai, subsidi dan bantuan sosial itu tidak tepat sasaran,” ujar Gus Ipul saat Rakornas DTSEN bersama seluruh kepala BPS se-Indonesia di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

PKH dan Sembako Disebut 45 persen Salah Alamat

Gus Ipul merinci bahwa program besar seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako menunjukkan tingkat ketidaktepatan sasaran yang mencolok.

Hal serupa juga terjadi pada skema Program Indonesia Pintar (PIP) serta subsidi gas melon 3 kg.

“Kalau yang PKH dan Sembako ditengarai 45 persen tidak tepat sasaran. PIP juga 43,2 persen, gas 3 kg dan seterusnya itu juga ditengarai tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Inpres 4/2025 Jadi Langkah Korektif

Kondisi ini mendorong Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya untuk memastikan bansos tidak lagi salah alamat dan lebih tepat sasaran.

Meski begitu, Gus Ipul mengakui bahwa data yang ada saat ini pun belum bisa sepenuhnya dianggap benar.

“Bisa jadi data ini tidak sepenuhnya benar, tapi ketidaktepatan sasaran itu menjadi semacam situasi yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Bukan berarti semua bantuan sosial tidak tepat sasaran, tapi ada sebagian tidak tepat sasaran,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan bersama BPS, ditemukan pola penerimaan bansos yang berlangsung sangat lama, bahkan hingga belasan tahun.

Padahal, bansos sejatinya hanya dimaksudkan sebagai bantuan sementara untuk mendorong masyarakat meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

“Ada yang sudah 18 tahun menerima bansos, luar biasa memang. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Ini adalah data-data yang kita temukan, yang perlu kita lakukan ground check. Kita pastikan kenapa mereka bisa menerima bantuan sosial sampai 18 tahun, 15 tahun maupun 10 tahun. Ini adalah fakta-fakta,” tambahnya.

Data Informasi Terbaru Bansos di Indonesia 2025

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Kategori penerima: ibu hamil, anak usia dini, siswa SD–SMA, lansia, dan disabilitas berat.

Nominal: Rp900 ribu–Rp3 juta per tahun, tergantung kategori.

Tujuan: meningkatkan kesehatan ibu-anak, mencegah stunting, dan mendukung pendidikan.
 
2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Nominal: Rp200 ribu per bulan, dicairkan Rp600 ribu per tahap.

Penyaluran: melalui bank Himbara atau PT Pos.

Fokus: menjaga daya beli masyarakat dan memastikan akses pangan.
 
3. Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLT Kesra)

Nominal: Rp300 ribu per bulan, dicairkan sekaligus Rp900 ribu untuk periode Oktober–Desember.

Target penerima: keluarga miskin terdampak, sekitar 35 juta keluarga.

Cara cek: lewat situs resmi Kemensos dengan NIK KTP.

4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Nominal: Rp300 ribu per bulan untuk Juni–Juli 2025.

Syarat: pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 
5. Program Indonesia Pintar (PIP)

Nominal: sesuai jenjang pendidikan (SD Rp225 ribu/semester, SMP Rp750 ribu/tahun, SMA lebih tinggi).

Tujuan: mendukung biaya pendidikan anak dari keluarga miskin.
 
6. Bantuan Beras 20 Kg

Penyaluran: mulai November 2025, diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Tujuan: menjaga ketahanan pangan rumah tangga miskin.

Cara Cek Status Penerima

Online: melalui cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos.

Offline: lewat Dinas Sosial, RT/RW, atau kelurahan.

(*)