Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail Terima Serikat Pekerja PT PG Tolanghula, Janji Pemerintah Hadir

Ringkasan Berita:

• Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menerima perwakilan Serikat Pekerja Mandiri PT PG Tolanghula yang menyampaikan kekhawatiran soal masa depan kerja mereka. 
• Pemerintah memastikan menjadi penyeimbang antara kepentingan pekerja dan perusahaan agar tidak ada pihak yang dirugikan. 
• Pertemuan itu juga dihadiri Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian untuk mencari solusi bersama terkait ketentuan harga pokok penjualan.

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menerima kunjungan Serikat Pekerja Mandiri PT PG Tolanghula di Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (7/11/2025).

Para pekerja datang untuk menyampaikan keresahan mereka terkait masa depan lapangan kerja di perusahaan gula tersebut.

Kekhawatiran muncul setelah PT PG Tolanghula mendapat sanksi peringatan pertama dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Para buruh takut, ancaman pencabutan izin perusahaan akan berdampak langsung pada nasib ribuan keluarga yang menggantungkan hidup di sektor perkebunan tebu dan industri gula.

Baca juga: Gorontalo Half Marathon 2025 dapat Dukungan Penuh Polresta Kota

Gubernur Gusnar Ismail menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam dan akan memastikan penyelesaian dilakukan secara adil.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah menjadi penyeimbang antara kepentingan masyarakat dan pihak perusahaan, agar tidak ada yang dirugikan.

“Masalah PT PG Tolanghula sudah menemukan titik temu. Hanya tinggal menselaraskan dan mematuhi ketentuan harga pokok penjualan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Saya yakin hal ini bisa segera diselesaikan,” ujar Gusnar melalui Juru Bicara Alvian Mato.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk memfasilitasi dialog antara pekerja, manajemen, dan pemerintah daerah.

Menurut Gubernur Gusnar, posisi masyarakat dan perusahaan sama-sama strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.

Pemerintah hadir bukan untuk berpihak, melainkan memastikan semua berjalan sesuai aturan dan berkeadilan.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah akan terus mengawal agar solusi terbaik tercapai bagi kedua pihak,” tutupnya.

(*)