Terungkap Alasan Menkeu Purbaya dan Luhut Pandjaitan Tak Saling Sapa di Sidang Kabinet Paripurna

Karena itu, Luhut meminta masyarakat melihat kinerja Purbaya seiring berjalannya waktu setelah pelantikan ini. 

Ia yakin, Purbaya mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional dengan kemampuan dan pengalamannya untuk memenuhi target Presiden RI Prabowo Subianto. 

"Tapi, saya yakin Pak Purbaya akan bisa berbuat banyak untuk membantu keinginan Bapak Presiden dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja," kata dia. 

Reaksi Menohok Menkeu Purbaya saat Diminta Stop Komentari Kementerian Lain

Berikut reaksi menohok Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Sebelumnya Mukhamad Misbakhun meminta Menkeu Purbaya untuk tidak banyak mengomentari kebijakan-kebijakan di kementerian lain. 

Tak tinggal diam, Menkeu Purbaya pun bereaksi angkat suara terkait pernyataan tersebut.

Dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (15/10/2025), Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud menyinggung atau mengomentari urusan kementerian lain.

Purbaya mengaku hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut Purbaya, sebagai Menteri Keuangan, ia memiliki tanggung jawab memastikan agar anggaran negara yang telah disalurkan kepada setiap kementerian dan lembaga dapat terserap secara optimal.

Jika penyerapan tidak berjalan sesuai target, maka Kementerian Keuangan akan menarik kembali dana tersebut untuk dialihkan ke kebutuhan lain yang lebih mendesak.

“Saya tidak komentari kementerian lain. Tapi saya berkepentingan agar anggaran saya terserap.

Kalau tidak diserap, saya ambil uangnya,” ujar Purbaya dalam pernyataan yang dikutip dari Kompas TV.

Ia menambahkan, kebijakan itu bukan bentuk intervensi terhadap program kementerian, melainkan langkah untuk menjaga efektivitas penggunaan APBN.

Purbaya menegaskan bahwa pengalihan dana yang tidak terserap adalah bagian dari mekanisme fiskal agar uang negara tidak mengendap di kas dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik.