Diskusi Publik AMSI : Membangun Ekosistem Digital yang Demokratis dan Inklusif Berbasis HAM

Selanjutnya, Bangkit A. Wiryawan dari LP3ES menyoroti meningkatnya ancaman digital seperti ujaran kebencian, misinformasi, dan disinformasi.

“Influencer di Indonesia bisa mengelola 10 hingga 300 akun media sosial. Diperkirakan ada lebih dari 1.000 buzzer aktif hanya di Jakarta. Fenomena ini membuat ruang digital semakin tercemar oleh disinformasi,” ujarnya.

Bangkit mendorong masyarakat sipil memperkuat jaringan dan kapasitas untuk melawan disinformasi, serta mendorong terciptanya platform media sosial yang sehat.

Dari sisi media, perwakilan AMSI, Gaib Maruto Sigit menekankan pentingnya peran media dalam melindungi hak digital masyarakat.

“Banyak masyarakat belum memahami hak digitalnya—termasuk kebebasan berekspresi dan perlindungan data pribadi,” ujarnya. Gaib menegaskan bahwa media berperan penting dalam mengawasi kebijakan digital, mengungkap potensi pelanggaran seperti sensor atau kebocoran data, dan memperjuangkan ruang digital yang inklusif serta bebas diskriminasi.

“Media adalah penjaga demokrasi di ruang digital. Kita harus memastikan ekosistem digital tetap aman, etis, dan berpihak pada publik,” tegasnya.

Koalisi Damai terdiri dari 16 organisasi masyarakat sipil independen, Koalisi Damai bertujuan untuk terlibat dengan platform media sosial untuk memberi saran kepada mereka tentang kebijakan dan praktik moderasi konten, penilaian risiko, dan protokol untuk disinformasi terkait Pemilu dan ujaran kebencian, berdasarkan keahlian dan pemahaman kami yang kuat tentang kompleksitas sosial budaya di lapangan. (*/AMSI)