Langkah Besar Presiden Prabowo: 17 Pejabat Dilantik hingga Tuai Kritik dari Anies Baswedan

TRIBUNGORONTALO.COM -- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Kembali membuat gebrakan politik yang menghebohkan dunia pemerintah. 

Kali ini gebrakan yang dilakukan yakni melantik 17 pejabat tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025). 

Mulai dari pejabat Kementerian hinggga duta besar. Pelantikan ini mencerminkan arah baru dunia pemerintahan Prabowo, Namun hal ini menimbulkan kritik keras dari berbagai kubu oposisi, terutama dari tokoh politik Anies Baswedan.

Pelantikan ini menjadi sorotan publik, tidak hanya karena jumlah pejabat yang dilantik, tetapi juga karena munculnya kritik tajam dari tokoh politik oposisi, Anies Baswedan.

Baca juga: Ramalan Zodiak Aries, Taurus, Gemini Hari ini 10 Okt 2025: Cinta, Karier, hingga Keuangan

Akhmad Wiyagus: Dari Polisi Berintegritas ke Wamendagri

Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus yang dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Keputusan ini tertuang dalam Keppres Nomor 32M Tahun 2025.

Wiyagus memiliki rekam jejak panjang dan mengesankan di kepolisian. Ia pernah menjabat sebagai Kabaintelkam Polri dan Kapolda di tiga provinsi: Gorontalo, Lampung, dan Jawa Barat.

Penghargaan Hoegeng Award 2022 dalam kategori Polisi Berintegritas menjadi bukti pengakuan atas dedikasinya dalam pemberantasan korupsi.

Kariernya juga mencakup posisi strategis di Bareskrim Polri dan penugasan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadikannya figur yang dinilai memiliki kredibilitas tinggi dalam penegakan hukum.

Pelantikan Pejabat Papua dan Strategi Pembangunan Daerah

Selain Wiyagus, Presiden Prabowo juga melantik Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk masa jabatan 2025–2030.

Penetapan ini merupakan hasil dari Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana pasangan ini meraih 50,4 persen suara sah.

Langkah ini diikuti dengan pelantikan Ribka Haluk dan Felix Wangai sebagai Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia.

Pejabat Strategis dan Diplomasi Internasional

Presiden juga melantik Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan dan Dony Oscaria sebagai Kepala BP BUMN.

Selain itu, 10 Duta Besar untuk negara sahabat turut dilantik, termasuk untuk Azerbaijan, Mesir, Qatar, Belanda, dan Malaysia.

Langkah ini menunjukkan arah kebijakan luar negeri yang aktif dan beragam, serta upaya memperkuat hubungan bilateral dengan berbagai negara.

Kritik Anies Baswedan: Integritas dan Meritokrasi Terpinggirkan

Di tengah euforia pelantikan, Anies Baswedan melontarkan kritik tajam terhadap pola penunjukan pejabat publik yang dinilai lebih mengedepankan koneksi politik daripada kompetensi.

Dalam Dialog Kebangsaan di Semarang, Anies menyatakan bahwa sistem birokrasi saat ini semakin menjauh dari prinsip integritas dan meritokrasi.

"Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju," ujar Anies.

Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pemerintahan yang adil dan efisien.

Respons Riza Patria: Akomodasi Politik untuk Kepentingan Bangsa

Menanggapi kritik tersebut, Riza Patria menyatakan bahwa setiap presiden memiliki pendekatan tersendiri dalam menyusun kabinet.

Menurutnya, Prabowo mengakomodasi berbagai elemen masyarakat—dari partai politik hingga komunitas lokal—dalam rangka membangun pemerintahan yang inklusif.

"Semua program-program yang dibuat, dihadirkan Bapak Presiden Prabowo untuk kepentingan rakyat bangsa," tegas Riza.

Refleksi Politik: Mencari Titik Temu antara Integritas dan Akomodasi

Pertarungan gagasan antara Anies dan Riza mencerminkan dinamika politik Indonesia yang kompleks.

Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk menegakkan integritas dan meritokrasi.

Baca juga: BBM Akan Dicampur Etanol 10 Persen, Ini Dampaknya yang Jarang Diketahui Pemilik Kendaraan

Di sisi lain, ada kebutuhan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan demi stabilitas dan representasi nasional.

Publik diharapkan mampu menilai secara objektif dan kritis terhadap kebijakan serta praktik politik yang dijalankan oleh para pemimpin negeri.

Dalam konteks ini, pelantikan pejabat bukan sekadar seremoni, melainkan cerminan arah dan nilai-nilai yang ingin ditegakkan oleh pemerintahan.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com