ID Wartawan CNN Dikembalikan, Istana Minta Maaf

Menanggapi tindakan itu, AJI Jakarta dan LBH Pers menyampaikan tiga poin sikap:

Mendesak Biro Pers Sekretariat Presiden untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan segera mengembalikan ID liputan milik DV.

Meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap pejabat Biro Pers yang mengambil keputusan pencabutan ID.

Mengingatkan seluruh pihak, termasuk institusi negara, bahwa kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Segala bentuk intimidasi, pembatasan, atau pencabutan akses tanpa dasar hukum adalah pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dan kebebasan pers.

AJI dan LBH Pers menegaskan bahwa pertanyaan kritis merupakan bagian dari tugas jurnalis dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas publik.

Mereka juga menekankan bahwa tindakan sepihak seperti ini berpotensi menciptakan preseden buruk dalam relasi antara pemerintah dan media.

(*)