Duduk Persoalan Pecahnya Partai PPP Gara-gara Konflik Ketum, Disebut-sebut Mirip 2014

TRIBUNGORONTALO.COM — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berlambang Kabah, kembali dilanda konflik internal.

Hal itu setelah dua tokoh utama, Mardiono dan Agus Suparmanto, sama-sama mengklaim telah terpilih sebagai Ketua Umum dalam Muktamar ke-10 yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9).

Ketegangan muncul sejak hari pertama muktamar. Pimpinan sidang, Amir Uskara, menyatakan Mardiono sebagai ketua umum terpilih secara aklamasi karena menjadi satu-satunya calon yang hadir dan mendapat dukungan dari 1.304 muktamirin.

“Selamat Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya,” ujar Amir dalam konferensi pers.

Namun, pengumuman tersebut langsung ditolak oleh sejumlah kader. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Romahurmuziy alias Romy, menyebut penetapan itu tidak sah karena muktamar masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB dan belum memasuki tahap pemilihan ketua umum.

“Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan,” tegas Romy dalam rilis tertulis.

Sebagai bentuk penolakan, Romy dan sejumlah peserta muktamar menetapkan Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan, sebagai ketua umum versi mereka.

Mardiono berdalih bahwa percepatan proses pemilihan dilakukan sesuai dengan pasal 11 AD/ART partai yang memungkinkan langkah darurat.

“Sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” kata Mardiono.

Bayang-Bayang 2014: Dualisme yang Belum Usai

Kisruh ini mengingatkan publik pada konflik serupa yang terjadi menjelang Pilpres 2014.

Saat itu, Romy menolak dukungan Ketua Umum Surya Dharma Ali terhadap pencalonan Prabowo Subianto.

Ia menggelar Rapimnas bersama 26 Ketua DPW dan 25 pengurus pusat, yang berujung pada pencopotan Surya Dharma Ali.

Tak lama berselang, dua muktamar digelar oleh kubu Romy dan Djan Faridz. Muktamar Surabaya (15–19 Oktober 2014) menetapkan Romy sebagai ketua umum, sementara muktamar tandingan di Ancol (2 November 2014) mengangkat Djan Faridz.

Konflik berkepanjangan itu baru berakhir pada 2017 setelah Mahkamah Agung melalui Peninjauan Kembali (PK) menyatakan kepemimpinan Romy sebagai yang sah.

Sebelumnya, kedua kubu sempat menggelar Muktamar islah pada 2016 di Jakarta.

Kini, sejarah tampaknya kembali berulang. PPP kembali terbelah.