Ribuan Warga Filipina Turun ke Jalan, Demo Anti-Korupsi Berujung Bentrok dengan Polisi

TRIBUNGORONTALO.COM – Puluhan ribu warga Filipina turun ke jalanan Manila dan sejumlah kota besar lainnya pada Minggu (21/9/2025). Mereka memprotes dugaan korupsi yang melibatkan proyek infrastruktur senilai miliaran peso. 

Aksi unjuk rasa yang berpusat di Jembatan Mendiola berakhir rusuh saat demonstran bentrok dengan polisi, mengakibatkan puluhan orang ditangkap dan luka-luka.

Aksi massa yang mengenakan pakaian serba hitam dan topeng ini berupaya merangsek maju ke Istana Kepresidenan Malacañang.

Mereka menerobos barikade polisi dan melempari petugas dengan batu. Akibatnya, polisi menangkap 72 orang, termasuk 20 di antaranya adalah anak di bawah umur.

Selain itu, sedikitnya 39 petugas dilaporkan terluka dan satu unit trailer yang dijadikan barikade dibakar massa.

Kemarahan warga dipicu oleh skandal korupsi dalam proyek pengendalian banjir.

Isu ini pertama kali diangkat oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr. dalam Pidato Kenegaraannya pada bulan Juli, yang kemudian membentuk badan independen untuk menyelidiki. 

Departemen Keuangan Filipina memperkirakan kerugian akibat korupsi ini mencapai US$2 miliar dari tahun 2023 hingga 2025. Namun, Greenpeace memperkirakan jumlah sebenarnya jauh lebih besar, mendekati US$18 miliar.

Sebagai buntut dari demo besar-besaran ini, Presiden Marcos membatalkan perjalanannya ke New York untuk menghadiri Majelis Umum PBB pekan ini.

Istana Kepresidenan Tanggapi Isu Perpecahan di Tubuh Militer

Unjuk rasa ini juga memicu spekulasi perpecahan di dalam Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) setelah sekelompok pensiunan perwira militer juga menggelar protes di luar markas AFP di Kota Quezon.

Menanggapi isu tersebut, Juru Bicara Pers Istana Malacañang, Claire Castro, menegaskan bahwa Presiden Marcos tetap yakin dengan kesetiaan militer terhadap konstitusi.

"Kami tidak melihat hal seperti itu. Presiden percaya pada personel berseragam kami, pada pejabat militer kami," kata Castro.

"Dia (militer) tahu bahwa rakyat tidak anti-Marcos, tetapi anti-korupsi," tambahnya.

Skandal ini telah memicu gelombang perombakan di Kongres, termasuk pengunduran diri Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu Presiden Marcos, di tengah berlangsungnya penyelidikan.