Ustaz Khalid Basalamah Diperas Oknum Kemenag, Wajib Setor Uang Demi Kuota Haji Tanpa Antre

TRIBUNGORONTALO.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya indikasi pemerasan yang dialami Ustaz Khalid Basalamah oleh oknum Kementerian Agama (Kemenag).

Peristiwa ini terkait dugaan jual beli kuota haji yang melibatkan uang "percepatan" agar calon jemaah bisa langsung berangkat haji khusus tanpa harus menunggu antrean panjang.

Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, oknum Kemenag meminta uang percepatan sebesar 2.400 USD hingga 7.000 USD per kuota haji kepada Ustaz Khalid Basalamah.

Uang ini diminta sebagai syarat agar 122 jemaah yang didaftarkan oleh Ustaz Khalid dapat langsung berangkat haji pada tahun 2024, meskipun mereka baru mendaftar.

"Jadi itu (uang yang diserahkan Khalid ke KPK) sebetulnya bukan suap. Karena inisiatifnya dari si oknum (Kemenag) itu. 'Kamu kalau mau berangkat tahun ini, bayar dong uang percepatannya'. Itu sudah memeras," jelas Asep, dilansir dari Kompas.com, Kamis (18/9/2025).

Asep menambahkan, uang yang telah diserahkan oleh Ustaz Khalid Basalamah kepada oknum Kemenag tersebut kemudian dikembalikan. Hal ini terjadi setelah oknum Kemenag ketakutan karena DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji.

Uang yang dikembalikan inilah yang disita oleh KPK dari Ustaz Khalid Basalamah. Uang tersebut dijadikan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kemenag, yang terjadi pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

KPK menduga ada penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.

Berdasarkan aturan, seharusnya 92 persen (18.400 kuota) dialokasikan untuk haji reguler dan 8 % (1.600 kuota) untuk haji khusus.

Namun, dalam pelaksanaannya, Kemenag membagi rata kuota tambahan tersebut menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Pembagian yang tidak sesuai aturan ini menyebabkan taksiran kerugian negara mencapai Rp 1 triliun.

Hingga saat ini, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri terkait kasus ini, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, dan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah, Fuad Hasan Masyhur.

Khalid Basalamah Dituding Bocorkan Materi Penyidikan

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menuding Ustaz Khalid Basalamah telah membocorkan materi penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024.

Menurut Budi, Khalid, yang juga merupakan pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, seharusnya tidak mengungkapkan informasi detail terkait kasus ini ke publik.

"Sebetulnya itu adalah materi penyidikan yang seharusnya belum bisa kami sampaikan secara detail," kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Budi menjelaskan bahwa indikasi pembocoran materi penyidikan ini terjadi dalam sebuah video di kanal YouTube Kasisolusi yang diunggah pada 13 September 2025.

Dalam video tersebut, Khalid Basalamah secara terbuka menceritakan soal pengembalian uang terkait kasus kuota haji, serta pengalamannya diperiksa oleh KPK pada 9 September lalu.

Khalid Basalamah juga membeberkan bahwa ia dan 122 jemaah Uhud Tour pada awalnya terdaftar sebagai jemaah haji program furoda, tetapi kemudian dialihkan menggunakan kuota haji khusus yang ditawarkan oleh PT Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru.

"Posisi kami ini korban dari PT Muhibbah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Kami tadinya semua furoda. Ditawarkan lah untuk pindah menggunakan visa ini," jelas Khalid.

Menurut Budi, KPK akan mengumumkan semua detail kasus, termasuk jumlah dan teknis pengembalian uang, serta nama-nama tersangka dalam konferensi pers resmi. Ia menyayangkan informasi tersebut telah lebih dulu disampaikan oleh Khalid Basalamah di ruang publik.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Khalid Basalamah terkait tudingan pembocoran materi penyidikan dari KPK.

Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi penting, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ishfah Abidal Aziz. KPK juga telah melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Yaqut, Ishfah, dan pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.

Selain itu, penyidik KPK telah menggeledah beberapa lokasi, seperti rumah kediaman Yaqut, kantor agen perjalanan haji, rumah ASN Kemenag, hingga ruang Ditjen PHU.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Wartakota.id