Viral Video Eko Patrio Pamer Uang, Ternyata Cuma Konten Lama! Ini Klarifikasinya

Pasalnya, ia dan pelawak berusia 54 tahun itu telah berada dalam satu kelompok DPR yang sama. Keduanya sama-sama di Komisi VI DPR RI.

Baca juga: Purbaya Yudhi Sadewa Gantikan Sri Mulyani di Kursi Menkeu, Siapa yang Lebih Tajir Berdasarkan LHKPN?

Baca juga: Aktivis Pro-Trump Charlie Kirk Tewas Ditembak Saat Acara Kampus di Utah

"Mas Eko tentu saja interaksi kami sering karena saya anggota, Mas Eko wakil ketua sekarang. Dan lama kita di Komisi VI," kata Rieke, dikutip dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Minggu (7/9/2025).

Aktris yang dikenal berkat perannya sebagai Oneng di serial komedi Bajaj Bajuri itu menilai, Eko Patrio tulus dalam bekerja sebagai wakil rakyat.

"Mas Eko itu tulus orangnya. Memang konyol," ujar Rieke.

Tak bermaksud membela, Rieke menegaskan, bahwa cara komunikasi dan sikap Eko Patrio sebagai anggota DPR RI tetap perlu diperbaiki.

"Bukan untuk pembelaan, tentu gesture harus diperbaiki, cara komunikasi harus diperbaiki," tegasnya.

Lebih lanjut, Rieke mengungkap kebaikan suami Vivi Rosalina itu terhadapnya.

Pasalnya, saat politisi berusia 51 tahun itu mengurus permasalahan sengketa tanah Mat Solar (Bajuri), Eko lah yang membantunya.

"Kasusnya Bang Juri (Mat Solar) aku di-support banget sama Mas Eko," ucap Rieke.

Selain itu, kata Rieke, Eko membantunya di banyak hal.

Berkat kinerjanya bersama pelawak kelahiran 30 Desember 1970 itu, Rieke mengaku dapat membongkar kasus-kasus besar di Indonesia.

"Pelunasan tanah dan beberapa kasus, membongkar mafia pangan, membongkar mafia timah, sebagai pimpinan termasuk yang memberi ruang kepada kami untuk akhirnya kasus-kasus besar itu, termasuk Pertamina."

"Mas Eko tidak pernah membatasi kami bicara dalam persidangan. Dia memberikan ruang," urainya.

DPP Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI kembali mengambil langkah tegas kepada kedua kadernya yakni Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya yang sudah dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI.

Kini Fraksi PAN di DPR RI menyatakan bakal mengajukan permintaan resmi penghentian seluruh hak yang melekat pada jabatan, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas, untuk diproses melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kementerian Keuangan kepada keduanya.