Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Didesak Mundur Usai Pernyataan 'Sebagian Kecil Masyarakat' Viral

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa didesak mundur dari jabatannya oleh massa mahasiswa Universitas Indonesia (UI).

Desakan ini muncul setelah pernyataan Purbaya yang menyebut tuntutan rakyat hanya berasal dari "sebagian kecil masyarakat" menuai kritik keras.

Aksi damai mahasiswa UI digelar di depan Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/9/2025).

Menurut para mahasiswa, pernyataan Purbaya yang baru sehari menjabat menteri tersebut sangat mengecewakan dan menyakitkan hati rakyat.

Kepala Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru, menilai pernyataan Purbaya mengecilkan penderitaan masyarakat.

Ia menegaskan, tuntutan rakyat lahir bukan karena keinginan semata, melainkan dari kegagalan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan warga.

"Dia mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, (tapi) karena mereka bobrok," ucap Diallo seperti dilansir TribunGorontalo.com dari TribunJakarta.com, Rabu (10/9/2025).

"Mending ganti saja, mundur saja," tukasnya.

Baca juga: Momen Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Ditegur Ketua Komisi IX DPR

Apa itu 17+8 Tuntutan Rakyat?

Melansir dari Kompas.com, 17+8 Tuntutan Rakyat adalah sebuah gerakan yang berisi tuntutan dan desakan dari masyarakat, termasuk mahasiswa dan aktivis, terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Tuntutan ini dibagi menjadi dua bagian, yakni:

• 17 tuntutan jangka pendek yang memiliki tenggat waktu satu minggu
• 8 tuntutan jangka panjang yang ditargetkan selesai dalam satu tahun.

Tuntutan ini ditujukan kepada berbagai pihak, mulai dari Presiden, DPR, partai politik, hingga kementerian sektor ekonomi, Polri, dan TNI.

Beberapa poin penting dari 17+8 Tuntutan Rakyat adalah sebagai berikut:

• Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan keterlibatan mereka dalam urusan sipil
• Bekukan kenaikan gaji dan batalkan tunjangan baru bagi anggota DPR
• Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja dan lindungi buruh dari PHK massal
• Hentikan kekerasan oleh aparat polisi dan proses hukum anggota yang melanggar HAM
• Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, serta perkuat independensi KPK.

Menkeu Purbaya Minta Maaf dan Beri Penjelasan

Menanggapi kritik tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya meminta maaf atas pernyataannya. Ia mengaku perkataannya tersebut tidak dimaksudkan untuk mengerdilkan aspirasi rakyat.

"Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf," kata Purbaya usai rapat bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/9/2025).

Purbaya menjelaskan, pernyataannya bertujuan untuk menekankan bahwa pemerintah akan berfokus pada pemulihan ekonomi. Menurutnya, ketika ekonomi membaik dan lapangan kerja tersedia, gelombang protes akan mereda.

"Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil, ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan," jelasnya.

Purbaya menambahkan bahwa pernyataannya tersebut banyak dipotong-potong. Namun, ia tidak mempermasalahkannya dan menganggap hal itu sebagai proses edukasi publik.

"Ini proses edukasi ke publik. Ya enggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki," tuturnya.

Sebelumnya, pada Senin (8/9/2025), Purbaya mengatakan bahwa gelombang protes terkait Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat bukanlah representasi dari seluruh masyarakat.

Menurutnya, aspirasi itu hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi. Purbaya bahkan menyatakan bahwa tuntutan tersebut akan "hilang dengan otomatis" jika pertumbuhan ekonomi meningkat.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Mahasiswa UI Desak Purbaya Yudhi Dicopot Prabowo, Menkeu Minta Maaf Respon 17+8 Tuntutan Rakyat