Demo Nasional Ricuh Sejak 25 Agustus, 20 Korban Hilang dan 9 Tewas, Pemerintah Siap Tindak Tegas

TRIBUNGORONTALO.COM -- Sejak 25 Agustus 2025, gelombang demonstrasi di berbagai kota di Indonesia berubah menjadi kerusuhan yang menelan korban. 

Hingga kini, setidaknya 20 orang dilaporkan hilang, sementara 9 lainnya meninggal dunia akibat insiden bentrokan dan kecelakaan di lokasi demo.

"Mereka dilaporkan hilang di Bandung, Depok, serta wilayah administratif Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Satu insiden terjadi di lokasi yang tidak diketahui," tulis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam keterangan yang dikutip dari Straits Times.

Awalnya, aksi massa menuntut pembatalan tunjangan tinggi anggota DPR, namun cepat meluas menjadi protes terhadap aparat keamanan dan sejumlah kebijakan pemerintah. 

Polisi mencatat lebih dari 1.200 orang telah ditahan sejak demonstrasi dimulai.

Pemerintah menegaskan akan menindak tegas aparat yang terbukti melakukan pelanggaran. 

Baca juga: NasDem Putuskan Sahroni & Nafa Urbach Tak Lagi Terima Gaji dan Tunjangan Usai Dinonaktifkan DPR

Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan keamanan publik dan menegakkan hukum secara transparan, sambil menahan potensi eskalasi konflik lebih lanjut.

Dilansir dari TribunSumsel.com, Hindustan Times mencatat sedikitnya sembilan orang tewas sejak aksi dimulai, termasuk kasus pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob.

Pemerintah Janji Tindak Tegas Aparat Berwenang

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas aparat keamanan yang terbukti bersalah dalam insiden tewasnya Affan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta. 

Ia meminta proses pemeriksaan dilakukan secara cepat, transparan, dan terbuka untuk publik.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Janji Tahun 2026 Tak Ada Pajak Baru Lagi, Fokus Pada Kepatuhan Wajib Pajak

"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan atau pelanggaran, saat ini kepolisian telah melakukan proses pemeriksaan. Saya minta dilakukan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka," ujar Prabowo.

Tunjangan DPR Dibatalkan

Presiden juga menyampaikan bahwa pimpinan DPR RI telah sepakat untuk mencabut sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan publik, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Langkah ini diambil sebagai respons atas tuntutan masyarakat yang menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat.