Pemkot Gorontalo Putar Otak Cari Lahan 5 Hektar Bangun Sekolah Rakyat

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kota Gorontalo menyiapkan lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat, namun terkendala keterbatasan aset tanah milik daerah. 
• Sejumlah lokasi milik Pemerintah Provinsi Gorontalo, termasuk di Dulomo Utara, belakang Glael, dan sekitar SMK Negeri 2 Gorontalo, tengah dijajaki melalui proses negosiasi dan skema tukar aset.
• Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Pemerintah Kota Gorontalo mulai serius mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program strategis pendidikan dari pemerintah pusat.

Salah satu syarat krusial yang kini dikejar adalah ketersediaan lahan minimal seluas 5 hektare.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, mengakui persoalan lahan menjadi tantangan utama, mengingat keterbatasan aset tanah milik Pemkot Gorontalo yang memenuhi luasan tersebut.

“Sekarang yang memungkinkan ada di Dulomo Utara, luasnya kurang lebih 5 hektare, tapi itu tanah milik provinsi. Kalau bisa diberikan, kita langsung bangun Sekolah Rakyat, karena kita memang tidak punya tanah seluas itu,” ujar Adhan saat diwawancarai, Kamis (29/1/2026).

Baca juga: Kecewa Dipermalukan Benfica, Kylian Mbappe Sebut Real Madrid Tak Bermental Juara

Menurut Adhan, kebutuhan lahan bukan hanya menjadi hambatan pembangunan Sekolah Rakyat, tetapi juga berdampak pada program strategis lainnya, termasuk Koperasi Merah Putih yang saat ini juga terkendala lokasi.

Empat Lokasi Mulai Dijajaki

Pemkot Gorontalo kini tengah melakukan penjajakan dan negosiasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Sejumlah titik mulai masuk dalam radar pembahasan, mayoritas merupakan aset milik pemerintah provinsi.

“Saat ini sudah ada empat lokasi yang siap, tapi masih dalam proses bargaining,” ungkap Adhan.

Beberapa lokasi yang dipertimbangkan antara lain lahan di kawasan Kelurahan Limba U II, Kota Selatan Gorontalo. 

Ada dua titik di lokasi ini yang dinilai memiliki potensi memenuhi kebutuhan luasan dan aksesibilitas.

“Ada tanah provinsi di belakang Glael, kemudian yang di SMK 2,” jelasnya.

Namun, proses negosiasi tersebut tidak berjalan satu arah. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mengajukan skema tukar aset sebagai bagian dari pembahasan.

Baca juga: 18 Juta Keluarga Segera Terima Bansos 2026, Begini Cara Cek Nama Anda Lewat HP

“Provinsi juga meminta tanah kita di Kelurahan Bugis, yang ada sekolah itu,” kata Adhan.

Pemkot Gorontalo menegaskan, apabila kesepakatan tercapai, lahan tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal dan difokuskan sepenuhnya untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Program Strategis Nasional