Cerita Oktavianus Rahman, Kadis Dukcapil Bone Bolango : Semua Gratis untuk Masyarakat

TRIBUNGORONTALO.COM, GORONTALO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bone Bolango menghadirkan layanan publik yang mudah diakses dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini diungkap Kepala Dinas Dukcapil Bone Bolango, Oktavianus Rahman dalam Tribun Podcast yang dipandu Jurnalis TribunGorontalo.com Jefri Potabuga

Kepala Dinas Dukcapil Bone Bolango, Oktavianus Rahman, mengatakan, saat ini pelayanan Dukcapil sudah didesain lebih cepat, tertata, dan bisa diakses dengan berbagai cara.

“Kalau ke MPP itu kan suasananya sudah tertata dan nyaman. Itu bentuk perhatian pemerintah agar masyarakat mudah mendapatkan layanan,” ujarnya saat hadir dalam Tribun Poscast bersama Jefri Potabuga Jurnalis Tribun Gorontalo. 

Ia menjelaskan, Dukcapil Bone Bolango memiliki tiga jenis layanan utama, yaitu pelayanan langsung di Mal Pelayanan Publik (MPP), layanan online, dan pelayanan mobile.

“Kalau masyarakat mau datang langsung, bisa di MPP. Tapi kalau tidak sempat, bisa lewat layanan online atau pelayanan mobile,” katanya.

Menurut Oktavianus, pelayanan online kini menjadi pilihan banyak warga karena lebih praktis.

“Masyarakat cukup lewat petugas registrasi desa. Dokumennya dikirim dalam bentuk PDF dan bisa dicetak sendiri. Jadi tidak perlu datang ke kantor,” jelasnya.

Sementara itu, pelayanan mobile ditujukan untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan atau tinggal di daerah sulit dijangkau.

“Kami siapkan mobil pelayanan lengkap dengan alat perekaman dan pencetakan. Jadi warga di pelosok tetap bisa terlayani,” ungkapnya.

Program ini bahkan menyentuh sekolah-sekolah melalui kegiatan Goes to School.

“Kita datang langsung ke sekolah-sekolah untuk perekaman dan pencetakan dokumen. Jadi anak-anak bisa punya KTP dan dokumen lain sejak dini,” tambahnya.

KTP Digital dan Kartu Identitas Anak Jadi Program Unggulan

Selain layanan digital, Dukcapil Bone Bolango juga mengembangkan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi warga di bawah usia 17 tahun.

“KIA itu identitas resmi anak sejak lahir hingga usia 17 tahun kurang satu hari,” kata Oktavianus.

Ia menyebut, program KIA mendapat sambutan positif karena sudah terhubung dengan sejumlah mitra usaha.

“Kita kerja sama dengan toko pakaian anak, rumah makan, dan tempat wisata di Bone Bolango. Kalau anak menunjukkan KIA, bisa dapat potongan harga atau diskon,” ungkapnya.

Menurutnya, program ini menjadi cara kreatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan sejak dini.

“Kita ingin anak-anak terbiasa punya identitas resmi dan tahu pentingnya administrasi,” katanya.

Oktavianus menegaskan seluruh layanan di Dukcapil gratis tanpa biaya.

“Tidak ada pungutan apa pun. Semua layanan gratis. Kalau ada yang meminta imbalan, itu bukan dari kami,” ujarnya.

Waspadai Penipuan dan Jaga Data Pribadi

Dalam kesempatan itu, Oktavianus juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan petugas Dukcapil.

“Sekarang banyak yang menelpon masyarakat, mengaku dari Dukcapil, menawarkan pembuatan IKD atau KTP digital. Itu penipuan,” tegasnya.

Ia menambahkan, Dukcapil tidak pernah menelpon masyarakat untuk membuatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Kalau ada yang begitu, langsung blokir saja. Dukcapil tidak pernah menelpon, apalagi meminta data pribadi,” katanya.

Bahkan, ia mengaku sempat mendapat telepon dari pihak yang mengaku petugas Dukcapil.

“Saya saja pernah ditelepon, katanya mau bantu buatkan IKD. Saya bilang, saya ini kadis Dukcapil, masa saya yang dibuatkan,” ujarnya sambil tersenyum.

Oktavianus menekankan, pembuatan IKD hanya dilakukan secara resmi oleh petugas Dukcapil, baik di kantor, sekolah, maupun di lokasi kegiatan pelayanan keliling.

“Kami yang datang langsung ke lapangan, bukan lewat telepon atau pesan singkat,” jelasnya.

Selain itu, masyarakat juga diimbau tidak sembarangan mengunggah dokumen pribadi di media sosial.

“Jangan pernah posting KTP, KK, atau akta lahir di media sosial. Begitu diunggah, data itu bisa disalahgunakan,” katanya.

Menurutnya, banyak kasus penipuan dan pinjaman online bermula dari bocornya data pribadi warga.

“Kadang orang euforia, misalnya baru lulus CPNS atau mau umroh, lalu posting KTP. Itu berisiko,” ujarnya.

Edukasi dan Sosialisasi Melalui MPP dan Media Sosial

Dukcapil Bone Bolango juga rutin melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat untuk mengedukasi soal administrasi kependudukan.

“Biasanya seminggu sekali kami apel di MPP. Saya langsung sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya menjaga data dan memperbarui dokumen,” kata Oktavianus.

Selain tatap muka, edukasi juga dilakukan lewat media sosial resmi Dukcapil.

“Generasi sekarang lebih banyak di medsos, jadi kami aktif juga di situ. Lewat medsos kami terus beri edukasi soal dokumen kependudukan,” ujarnya.

Menurutnya, media sosial menjadi sarana cepat menyampaikan informasi publik.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa urus dokumen sekarang sudah mudah dan transparan,” katanya. 

Transformasi Menuju Layanan Digital Penuh

Oktavianus menegaskan bahwa arah pelayanan Dukcapil ke depan adalah menuju digitalisasi penuh.

“Kami sedang menuju ke sana. Nanti masyarakat tidak perlu lagi membawa KTP fisik karena semua bisa diakses lewat smartphone,” ujarnya.

Ia mengatakan langkah ini sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin modern.

“Sekarang semua serba digital. Jadi kami juga beradaptasi agar pelayanan lebih cepat dan efisien,” katanya.

Imbauan dan Harapan Kepala Dukcapil

Di akhir perbincangan, Oktavianus menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar selalu menjaga dan memperbarui data kependudukan.

“Kalau ada perubahan data seperti pendidikan, pekerjaan, atau status keluarga, segera lapor ke petugas registrasi desa,” ujarnya.

Ia juga berharap masyarakat tidak takut memanfaatkan layanan digital dan mobile yang telah disediakan.

“Layanan ini dibuat untuk mempermudah. Jadi gunakan dengan benar, jangan tunda-tunda urus dokumen,” katanya.

Oktavianus menegaskan bahwa administrasi kependudukan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari pelayanan publik.

“Data kependudukan itu aset. Kalau dijaga dengan baik, manfaatnya besar bagi masyarakat sendiri,” tuturnya.

Podcast ini merupakan kegiatan yang menjadi ruang edukasi publik agar masyarakat memahami langsung tugas dan layanan Dukcapil.

Podcast lengkap dapat disaksikan melalui kanal YouTube dan Facebook Tribun Gorontalo dan platform digital Tribun Network