1.821 Honorer Kota Gorontalo Resmi Diangkat PPPK Paruh Waktu

Penjabat Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa pemerintah dan DPR berkomitmen menuntaskan penataan tenaga non-ASN paling lambat tahun 2025.

“Tidak boleh ada tenaga honorer yang terabaikan selama mereka masuk dalam database resmi BKN,” kata Zudan.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyebut PPPK, termasuk skema paruh waktu, merupakan bentuk keberpihakan negara.

“Skema PPPK adalah jalan keluar yang adil bagi honorer. Pemerintah ingin memastikan ada kepastian status, namun tetap menyesuaikan dengan kebutuhan instansi dan kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.(*)