DPRD Bone Bolango Soroti Lambatnya Pembangunan, Minta Proyek Fisik Mulai Juli 2026

Ringkasan Berita:

• DPRD Bone Bolango mendesak Pemkab segera mengeksekusi program pembangunan fisik yang dijadwalkan mulai berjalan pada triwulan ketiga 2026.
• Komisi II menilai percepatan pelaksanaan proyek penting untuk meningkatkan penyerapan anggaran dan memastikan masyarakat segera merasakan hasil pembangunan.
• DPRD juga mendorong revisi Perda Pajak dan Retribusi guna membuka sumber PAD baru, terutama dari sektor pariwisata dan layanan kesehatan.

TRIBUNGORONTALO.COM, Bone Bolango – Ketua Komisi II DPRD Bone Bolango, Sofyan Wahidji, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango segera merealisasikan berbagai program pembangunan fisik yang telah dianggarkan dalam APBD 2026.

Menurutnya, percepatan pelaksanaan kegiatan sangat penting agar penyerapan anggaran daerah berjalan optimal dan hasil pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Sofyan usai mengikuti pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait pergeseran anggaran tahun berjalan.

Dalam rapat tersebut, DPRD memperoleh penjelasan mengenai jadwal pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang hingga kini belum terlihat berjalan di lapangan.

Baca juga: Cabai Tembus Rp100 Ribu, Pemilik RM Padang di Gorontalo Terpaksa Naikkan Harga Makanan

Menurut Sofyan, pemerintah daerah menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan fisik dan infrastruktur akan mulai direalisasikan pada triwulan ketiga tahun 2026 atau sekitar Juli mendatang.

"Setelah kami diundang TAPD dalam pembahasan terkait pergeseran anggaran, disampaikan bahwa kegiatan pembangunan dan infrastruktur akan dianggarkan di triwulan ketiga. Artinya mulai berjalan sekitar bulan Juli," kata Sofyan Wahidji saat diwawancarai, Selasa (9/6/2026).

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, berdasarkan pemaparan pemerintah daerah, pada triwulan pertama dan kedua sebagian besar anggaran difokuskan untuk memenuhi kebutuhan rutin pemerintahan, mulai dari pembayaran gaji pegawai, tunjangan, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga gaji ke-13.

Karena itu, sejumlah program pembangunan yang membutuhkan anggaran cukup besar baru akan dilaksanakan setelah memasuki semester kedua tahun anggaran.

Meski memahami kondisi tersebut, Sofyan menegaskan pelaksanaan program fisik tidak boleh kembali mengalami keterlambatan.

Menurutnya, pemerintah daerah harus segera melakukan percepatan agar target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal.

"Ini harus segera dilaksanakan supaya penyerapan anggaran bisa terlihat. Pelaksanaan fisik di lapangan juga harus tergambar sehingga masyarakat dapat melihat langsung hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah," ujarnya.

Baca juga: Membanggakan Gorontalo! Tiga Perempuan Bone Bolango Resmi Jadi Wasit Berlisensi

Menurut Sofyan, salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan APBD adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang telah direncanakan.

Pembangunan fisik harus segera bergerak agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

Selain menyoroti pelaksanaan pembangunan, Komisi II DPRD Bone Bolango juga memberikan perhatian terhadap pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.