35 Kendaraan Dinas Ditarik dari Eks Pejabat Bone Bolango Gorontalo Setelah Dikuasi Bertahun-tahun

Ringkasan Berita:

• Kejari Bone Bolango berhasil menarik 35 kendaraan dinas milik Pemkab Bone Bolango senilai Rp1,6 miliar yang dikuasai pihak tak berwenang.
• Banyak kendaraan ditemukan dalam kondisi rusak, tanpa dokumen lengkap, bahkan ada yang diduga dijual dan digadaikan secara informal.
• Penertiban aset dilakukan karena lemahnya tata kelola kendaraan dinas selama bertahun-tahun di lingkungan pemerintah daerah.

TRIBUNGORONTALO.COM, Bone Bolango – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone Bolango berhasil mengamankan puluhan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang selama ini dikuasai pihak tak berwenang.

Total ada 35 unit kendaraan yang berhasil ditarik, terdiri dari 27 sepeda motor dan delapan mobil dinas dengan nilai aset mencapai Rp1.673.883.751.

Proses penyerahan kendaraan dilakukan di halaman Kantor Kejari Bone Bolango, Kecamatan Suwawa, Rabu (20/5/2026).

Puluhan kendaraan yang dikumpulkan tampak berada dalam kondisi beragam.

Sebagian masih layak pakai, sementara lainnya terlihat rusak, kusam, bahkan ada yang tidak lagi dilengkapi dokumen kendaraan.

Baca juga: Hadiri Peresmian Jembatan Ulapato, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi Harapkan Peningkatan Ekonomi Lokal

Kepala Kejari Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, mengatakan kendaraan-kendaraan tersebut sebelumnya digunakan oleh pihak yang sebenarnya sudah tidak memiliki kewenangan atas aset daerah tersebut.

Menurutnya, penguasaan kendaraan berlangsung cukup lama tanpa disertai administrasi yang jelas.

“Selama ini kendaraan tersebut digunakan oleh pihak yang memang tidak lagi memiliki hak ataupun kewenangan atas kendaraan dinas itu,” ujar Feddy.

Penarikan aset dilakukan setelah Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Bone Bolango memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kejari Bone Bolango melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Tim kemudian melakukan penelusuran, pendataan hingga pengamanan kendaraan untuk dikembalikan ke pemerintah daerah.

Feddy menjelaskan, langkah tersebut dilakukan agar seluruh aset daerah dapat digunakan kembali sesuai fungsi dan peruntukannya.

“Kami melakukan inventarisasi lalu mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemerintah daerah agar pemanfaatannya sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam proses penelusuran, ditemukan berbagai persoalan dalam pengelolaan kendaraan dinas selama bertahun-tahun.

Salah satunya karena tidak adanya berita acara serah terima ketika pejabat dimutasi ataupun memasuki masa pensiun.

Akibatnya, kendaraan tetap berada di tangan mantan pejabat, pensiunan ASN hingga keluarga mereka.

“Kondisi itu akhirnya memunculkan anggapan bahwa kendaraan tersebut merupakan milik pribadi,” katanya.

Tak hanya itu, sejumlah kendaraan diketahui sudah berpindah tangan secara tidak resmi.

Ada kendaraan yang dipinjamkan, dijual informal hingga digadaikan kepada pihak lain sehingga menyulitkan proses pelacakan aset.

Persoalan lain juga ditemukan pada kelengkapan administrasi kendaraan.

Beberapa unit tercatat memiliki STNK mati, nomor rangka maupun mesin yang tidak sesuai, hingga tidak memiliki dokumen hibah ataupun penghapusan yang jelas.

Hal tersebut membuat status kendaraan sebagai Barang Milik Daerah menjadi sulit dibuktikan.

Menurut Feddy, kendaraan roda dua menjadi aset yang paling banyak ditemukan bermasalah.

“Sebagian besar kendaraan roda dua ini memang sudah lama digunakan, namun pencatatan administrasinya tidak tertib,” ungkapnya.

Ia juga menyebut sejumlah kendaraan ditemukan dalam kondisi cukup memprihatinkan karena tetap dipakai meski sudah mengalami kerusakan berat.

“Ada yang masih hidup tapi kondisinya rusak berat, ada juga yang terbengkalai cukup lama,” ujarnya.

Feddy menilai kondisi tersebut menjadi gambaran lemahnya tata kelola aset di lingkungan pemerintah daerah.

Karena itu, pihaknya meminta seluruh OPD meningkatkan pengawasan dan pendataan aset secara berkala.

“Tata kelola aset harus dibenahi, termasuk pengawasan dan monitoringnya,” tegasnya.

Dalam proses penarikan, kata dia, sempat ada pihak yang menolak menyerahkan kendaraan karena merasa masih berhak menguasainya.

Namun saat diminta menunjukkan dasar kepemilikan ataupun dokumen serah terima, mereka tidak dapat membuktikannya.

“Akhirnya kendaraan tersebut tetap kami tarik dan diamankan,” katanya.

Kejari Bone Bolango memastikan penertiban aset daerah masih akan terus berlanjut karena masih terdapat sejumlah kendaraan dinas yang belum berhasil diamankan.

“Kegiatan ini akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen membantu pemerintah daerah menyelamatkan aset dan mencegah kerugian daerah,” jelas Feddy.

Sementara itu, Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, mengaku terbantu dengan langkah yang dilakukan Kejari Bone Bolango.

Menurutnya, pengembalian aset tersebut sangat penting di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Saya merasa sangat terbantu karena banyak aset daerah yang berhasil ditarik kembali,” ujar Ismet.

Ia menambahkan, sebagian kendaraan yang berhasil diamankan masih dapat dimanfaatkan setelah dilakukan perbaikan.

Pantauan Tribun Gorontalo di lokasi, kendaraan dinas yang berhasil diamankan diparkir rapi di area lapangan Kejari Bone Bolango.

Kegiatan diawali dengan seremoni penyerahan aset yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan kejaksaan, lalu dilanjutkan dengan pengecekan langsung kondisi kendaraan oleh pejabat terkait.

Beberapa kendaraan tampak sudah rusak berat, bahkan ada yang tidak lagi memiliki ban dan mengalami kerusakan di sejumlah bagian bodi kendaraan. (*)