Ratusan Warga Berdemo di Kantor Bupati Bone Bolango Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM -- Ratusan pendemo yang tergabung dalam Aliansi Pinogu Merdeka masuk ke Kantor Bupati Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada Senin (1/9/2025). 

Sekitar 700-an pendemo ini menuntut agar kepedulian pemerintah terhadap warga Pinogu yang menghadapi keterbatasan akses infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, dan lainnya. 

Usman Jauhari, orator aksi mendesak keseriusan legislatif dan eksekutif perbaiki infrastruktur tersebut. 

Menurutnya, hingga dengan saat ini warga Pinogu belum benar-benar merasakan kemerdekaan. 

"Sudah 20 tahun Bone Bolango merdeka tapi Pinogu tidak diperhatikan oleh pemerintah, " ungkapnya. 

Selain itu mereka meminta DPRD Bone Bolango untuk mengawal aspirasi tersebut. 

"Kami meminta anggota DPRD Bone Bolango sebagai wakil rakyat untuk mewakili aspirasi kami, " tegasnya. 

Amatan Tribun Gorontalo di lapangan, massa aksi awalnya menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Bone Bolango. 

Massa aksi diterima Ketua DPRD Bone Bolango, Faisal Yunus dan sejumlah anggota DPRD

Setelah itu pukul 12.00 Wita, massa aksi bertelok ke Kantor Bone Bolango untuk menyampaikan aspirasinya yang didampingi anggota DPRD. 

Terlihat puluhan kepolisian yang dibantu TNI Polri sudah berada di titik aksi untuk melakukan pengamanan. 

Saat memasuki halaman Kantor Bupati Bone Bolango sedikit terjadi aksi dorong-mendorong karena massa aksi meminta masuk hingga di teras kantor bupati. 

Kejadian itu tidak berlangsung lama, beberapa orator pun mencoba untuk menahan massa aksi ditambah pihak kepolisian yang meminta untuk tenang. 

Wakil Bupati (Wabup) Bone Bolango, Risman Tolingguhu pun sudah berada di lokasi bersama untuk mendengar langsung apsriasi tersebut. 

Hingga kini aksi demontrasi pun masih semntara berlangsung para orator bergantian menyampaikan tuntutannya. 

Tak berlangsung lama Bupati Bone Bolango, Ismet Mile hadir di tengah-tengah massa aksi untuk mendengar aspirasi masyarakat itu. 

Para massa aksi pun kini sudah berada di teras kantor bupati untuk menyampaikan aspirasi.

Mereka mendesak pemerintah daerah untuk menandatangani petisi dan menindaklajuti ke Pemerintah Provinsi Gorontalo. (*/Jefri).