Kalau pelantikan dilakukan pada 7 Februari 2025, makan kita masih punya waktu panjang untuk membahas Rencana Anggaran Pembangunan Nasional (RAPBD) 2026.

Kalau nanti pelantikan dilakukan bulan Maret, maka kita akan menghadapi sejumlah kesibukan seperti puasa, hari raya Idul Fitri dan hari raya ketupat, saat itu psikologi para pejabat pasti belum pulih.

Nantinya itu akan berpengaruh pada penyusunan dana alokasi khusus (DAK). Sementara APBD kita ditunjang dari DAK. 

Kalau DAK tidak dibahas lebih awal, maka sudah pasti akan mengalami keterlambatan, sehingga tidak akan maksimal diserahkan oleh eksekutif ke DPRD. 

Nantinya di 2026, APBD Provinsi Gorontalo ditakutkan akan minim DAK. 

Jadi hal itu kemudian kita diskusikan dengan OPD yang ada DAK-nya. 

Tribun : Tadi bapak menyinggung soal APBD 2025, apakah APBD 2025 jumlahnya masih sedikit. Apakah bisa memenuhi atau mendukung program-program bapak? 

Gusnar Ismail :Insya Allah bisa, karena kemarin saya juga sudah komunikasi dengan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo perihal pergeseran anggaran. 

Hal itu semata-mata untuk mengakomodir program-program yang sudah dijanjikan kepada masyarakat. 

Misalnya untuk pengembangan sapi, mungkin belum bisa kita lakukan semua saat ini, baru sebagian kecil. 

Meskipun kecil, tapi bagi saya harus sudah ada yang kita lakukan untuk masyarakat. 

Tribun : Bagaimana tanggapan bapak soal APBD yang ditetapkan jauh sebelum penetapan Gubernur terpilih?. 

Gusnar Ismail : Kalau itu, tidak bisa dikaitkan, bukan tidak ada masalah, namun hasil pemilu tidak bisa disandingkan dengan APBD yang pembahasannya sudah ada time line waktu yang teratur. 

Dengan kata lain, Gubernur terpilih yang harus menyesuaikan dengan APBD. 

Tribun : Pak Gubernur, bagaimana tanggapan bapak soal APBD Gorontalo yang masih terbilang kecil, bahkan mengalami penurunan dari tahun lalu sebesar Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,6 triliun?.