Pilpres 2024

Jokowi Tak Akan Turun Kampanye meski Diperbolehkan Undang-Undang, Minta ASN, TNI dan Polri Netral

Editor: Nandaocta
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Jokowi saat ditanya wartawan soal status Firli Bahuri di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Kamis (23/11/2023). Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya tak akan turun kampanye pada Pemilu 2024. 

TRIBUNGORONTALO.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya tak akan turun kampanye pada Pemilu 2024. 

Hal ini sebagaimana disampaikan Jokowi untuk menanggapi kabar yang menyebut dirinya bakal ikut berkampanye pada hari-hari terakhir menjelang pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang. 

"Yang bilang siapa?" kata Jokowi dalam keterangan pers di Sumatera Utara, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Ahok Nilai Jokowi dan Gibran Tak Bisa Kerja, TKN Prabowo-Gibran Balas Sindir, Sebut Beban Masyarakat

Jokowi lantas mengungkit pernyataannya beberapa waktu lalu yang sempat menuai beragam kritik.

Ia menegaskan bahwa presiden memang diperbolehkan kampanye dan itu diatur dalam undang-undang.

"Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya, bahwa presiden memang diperbolehkan UU untuk kampanye, dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," kata Jokowi. 

Meski presiden memiliki hak untuk itu, Jokowi menekankan bahwa dirinya tidak akan berkampanye. 

"Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye," kata Jokowi. 

Baca juga: Mahfud MD Bocorkan Operasi Tekan para Rektor Dukung Jokowi

Lebih lanjut, Jokowi memilih mengimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang. 

Ia juga meminta ASN, TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk netral demi menjaga kedaulatan rakyat pada masa pemilu ini. 

Tak lupa, Jokowi juga memberikan instruksi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan jalannya pemilu yang berintegritas. 

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat." 

"KPU, Bawaslu dan seluruh jajaran sampai di daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat," kata Jokowi. 

Sebelumnya Jokowi sempat menuai kritik atas pernyataannya soal presiden berlampanye dan berpihak. 

 

Halaman
12