BPJS Kesehatan

Demi Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Naikkan Iuran BPJS di 2026

Tayang: Jumat, 22 Agustus 2025 11:56 WITA

Editor: Minarti Mansombo

Demi Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Naikkan Iuran BPJS di 2026

KONTAN/Muradi

BPJS KESEHATAN -- Pemerintah resmi mengumumkan rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yang akan mulai diberlakukan secara bertahap pada tahun 2026.

Baca Selanjutnya:

Gempa Magnitudo 2,9 Guncang Barat Laut Tambolaka, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

TRIBUNGORONTALO.COM -- Pemerintah resmi mengumumkan rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yang akan mulai diberlakukan secara bertahap pada tahun 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan di Indonesia.

Rencana tersebut tertuang dalam Buku II Nota Keuangan yang menyertai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan ditujukan untuk menjaga keberlanjutan program.

“Keberlanjutan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan sangat bergantung kepada berapa manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak, berarti biayanya memang makin besar,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Kamis (21/8/2025) dikutip dari Antara.

BPJS Kesehatan xncbss — Pelayanan kepada masyarakat di Kantor BPJS Kesehatan

Dengan penyesuaian tarif, kata Sri Mulyani, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga bisa ditingkatkan.

Meski begitu, pemerintah juga akan tetap memperhatikan kemampuan peserta mandiri.

“Makanya kami memberikan subsidi sebagian dari yang mandiri. Mandiri itu masih Rp35 ribu kalau tidak salah, harusnya Rp43 ribu. Jadi, Rp7 ribunya itu dibayar oleh pemerintah, terutama untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU),” tambah Menkeu.

Untuk keputusan lanjutan dari wacana penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan, Sri Mulyani menyebut akan dilakukan diskusi lebih lanjut bersama DPR, Menteri Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.