Gelar Akademik Tak Menjamin Kerja! Ribuan Sarjana Gorontalo Gagal Terserap Industri

TRIBUNGORONTALO.COM -- Meski jumlah lulusan pendidikan tinggi di Gorontalo terus meningkat, ribuan di antaranya masih belum terserap dunia kerja.

Fenomena ini menegaskan bahwa gelar akademik belum tentu menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Mansur Pongoliu, mengungkapkan bahwa ketimpangan antara output pendidikan dan kebutuhan industri lokal menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka pengangguran.

Baca juga: 3 Isu Krusial Dibahas Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama DPR RI

“Banyak lulusan kita belum terserap karena keahlian mereka tak sesuai kebutuhan industri lokal,” ungkap Wardoyo dalam podcast TribunGorontalo.com bertajuk “Menarik Investor, Menyerap Tenaga Kerja: Strategi Gorontalo ke Depan”, Rabu (6/8/2025).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) Gorontalo berada di angka 3,12 persen, atau sekitar 19.700 orang.

“Masyarakat kita lebih mengejar gelar, bukan skill yang dibutuhkan industri. Dunia usaha butuh keahlian tertentu, tapi lulusan yang ada belum match,” tambahnya.

Wardoyo juga menyoroti struktur ketenagakerjaan di Gorontalo yang masih didominasi oleh pekerja sektor informal.

Dari total sekitar 623 ribu tenaga kerja, lebih dari 400 ribu di antaranya merupakan pekerja informal atau serabutan.

Jumlah ini jauh melampaui pekerja sektor formal yang hanya berada di kisaran 200 ribuan.

“Karena struktur ekonomi kita masih didominasi pertanian, maka mayoritas pekerja masih informal. Mereka bekerja tanpa kontrak, penghasilan tak tetap, dan jam kerja pun tak sesuai standar,” kata Wardoyo.

“Mereka ini bekerja sekadar untuk bertahan hidup. Tidak ada jaminan penghasilan per bulan, apalagi jangka panjang,” ujarnya.

Investasi yang masuk ke Gorontalo pada triwulan pertama 2025 tercatat sekitar Rp1,28 triliun.

Namun, dari angka tersebut, hanya mampu menyerap sekitar 2.300 tenaga kerja.

“Investasi itu banyak di sektor jasa dan pertambangan, yang butuh skill spesifik. Sayangnya, tenaga kerja kita belum banyak yang punya skill itu, sehingga peluangnya malah diambil tenaga kerja dari luar daerah,” bebernya.

Pemerintah daerah, kata Wardoyo, mendorong agar perusahaan tak hanya menyerap tenaga kerja lokal, tapi juga ikut berperan dalam pelatihan dan pengembangan SDM.